-->

Search News


situs resmi covid-19

News

Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Video

Nasional

Pariwisata

Life & style

Musik & Film

Profile

Model & Fashion



Perbekel Made Budiana Kembangkan UMKM, Air Kemasan sampai Dupa

 

I Made Budiana, Perbekel Abiansemal Dauh Yeh Cani

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani menurut keterangan dari Perbekel terpilih I Made Budiana, memiliki minim potensi pariwisata dan ladang atau sawah garapan. Tetapi berkat kelihaiannya sebelum menjadi perbekel sudah dia lakukan untuk mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ia bersama kelompok kecilnya menggarap kopi asal Bali, asal pupuan, Kabupaten Tabanan, yang Ia kemas modern dengan harga sangat terjangkau. Ia sadar tidak banyak yang mampu ia lakukan seperti desa-desa lainnya yang masih memiliki sawah atau ladang garapan. Disanalah nilai kreatifitasnya, dan dirinya juga tidak terlalu nyaman bila warganya hanya menginginkan menjadi pegawai negeri, tetapi ikut membantu membangun desa secara mandiri, banyak yang bisa digali.

"Tidak banyak yang bisa diangkat di Desa ini, tetapi kita mulai dari kreatifitas saja mengemas dari desa lain, seperti kopi cani ini, dan saya ingin pemuda desa sini jangan hanya ingin jadi pegawai negeri saja, tetapi ikut membangun desa, seperti budidaya pakan seperti cacing sutra, atau lele,"ujarnya semangat, (27/02/2021).

Harga kopi yang tergolong murah dengan kualitas premium ini, dipasarkan dengan harga Rp. 10.000,- saja per-130gr, "Kemasannya yang bagus ini tidak memalukan bila dipakai untuk melayat misalnya," jelas Budiana.

Selain itu Budiana juga membuat dupa yang berbau harum untuk kegiatan sehari-hari umat Hindu di Desanya, menurutnya ini penting dalam berusaha manusia harus memulainya dengan bersembahyang, sebelum melakukan aktifitas. "Saya buat yang baunya tidak enak (dupa-red) gak bisa, "candanya sambil ditemani secangkir kopi Cani dikala hujan lebat sore itu.

Budiana yang juga sedang menemui tamu-tamunya menceritakan juga tentang potensi alam berupa sumber mata air yang berada di Desanya. Ada 4 titik di Banjar Tegal, Kedampal, Baluan dan Banjaran, debit air cukup berlimpah begitu pula kwalitas airnya layak untuk digunakan sebagai bahan baku air minum.

Dari kondisi itulah dirinya hendak membuat air minum kemasan dengan rencana nama 'AQUCANI'. Kemasan ini berbeda dengan air isi ulang biasa, karena air ini akan bisa dikemas botolan ukuran kecil, besar, serta galon yang dapat didistribusikan keluar dari wilayah Desanya secara komersial, yang nantinya akan mendatangkan nilai ekonomis bagi warga sekitar Abiansemal Dauh Yeh Cani ini.

"Kami sudah punya orang yang ahli untuk masalah air minum kemasan ini, orang yang pengalamannya sudah sampai luar negeri, "cerita Budiana.

Tapi ia juga bercerita kendala yamg dialaminya adalah masalah pendanaan yang cukup besar untuk membuat itu menjadi nyata, "kira-kira kita butuhkan adalah sekitar 7 miliar,"terangnya.

Ia tak mau mencari investor dari luar untuk membiayai project ini, karena baginya akan menjadi lain arahnya, "bukan lagi untuk desa tetapi untuk kepentingan perusahaan jadinya, "ungkap Budiana. Tetapi ia juga menerangkan bahwa dirinya akan memulai dengan kapasitas yang lebih kecil dahulu dan agar tetap bisa memenuhi kepentingan untuk kesejahteraan Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani ini.

Kemudian yang ia akan lakukan dalam waktu dekat adalah berhubungan dengan kewajiban yang sudah dianggarkan oleh Kabupaten Badung, untuk membuat Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang wajib ada di desa. Dijelaskannya soal lahan TPST, ia menjelaskan bahwa Abiansemal Dauh Yen Cani memang belum ada, "tetapi kita akan mencoba untuk mengontrak tanah, "jelasnya.

Edukasi untuk hal ini juga sangat perlu, tentang pemilahan sampah antara sampah organik dan non organik. "Mungkin dimasa pandemi seperti ini program air kemasan dan TPST itu menjadi prioritas kita, yang nantinya saya harap mampu menyumbang penghasilan asli desa untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, "pungkasnya. (Ray)

Belanja Aparatur besar, Giri Prasta Akan minta Pusat untuk tambahan DAU

 

Usai Acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pilkada serentak 2020 di Provinsi Bali, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Jumat (26/2).

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Untuk menjaga program-program Kabupaten Badung berjalan baik, pascadilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung, Jumat (26/2) pagi, Giri Prasta kabarkan akan memaksimalkan potensi-potensi pajak daerah dan memperjuangkan bantuan dana-dana Pusat. Kondisi itu diungkapkan seusai menyampaikan pidato pada rapat paripurna istimewa DPRD Badung, Jumat (26/2).

Ada berbagai Program yang akan dilanjutkan di periode kedua dan program yang akan dijalankan, salah satunya adalah Badung protection.

Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana di Kabupaten Badung akan berlanjut. Yang tetap akan memberikan dana stimulus UMKM, lalu di bidang kesehatan akan melengkapi sarana prasarana Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada, serta santunan sosial yang akan tetap berjalan seperti bantuan tunai dan program satu kartu kesehatan untuk semua. 

"Untuk jaminan sosial, kita akan canangkan program santunan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, kematian dan penunggu pasien, "ungkapnya.

Kemudian yang dimaksud dari program ini adalah untuk memberikan proteksi petani di Badung, "Dengan menggunakan produk lokal Badung, menjaga irigasi petani agar tidak banyak yang bocor dengan pembangunan sistem precast, "jelasnya.

Ia juga tidak menutupi, pada masa pandemi Covid-19 ini pendapatan asli daerah (PAD) Badung tentu jauh merosot dari kondisi yang normal. Potensi pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang merupakan tulang punggung Badung nyaris tak berdenyut, begitu juga dengan sumber pendapatan lainnya.

"Potensi pajak daerah masih cukup terbuka, Badung masih memiliki piutang pajak yang berpeluang untuk di tagih yaitu dengan nilai Rp. 600 milliar, ini milik masyarakat Badung "katanya sambil menekankan akan dimaksimalkan dan akan melakukan juga ekstensifikasi pajak (pengawasan).

Ia juga meyakini bahwa bantuan dari pemerintah pusat juga pasti akan ada untuk kabupaten Badung, hal ini juga yang membuat dirinya optimis untuk tetap dapat menjalankan program-program populer terutama lima bidang prioritas, "Itu semua untuk Masyarakat Badung,minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Badung,"tegasnya.

Terkait dengan belanja aparatur kabupaten Badung yang cukup besar, dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat jauh dari kebutuhan, Giri Prasta menjelaskan bahwa persoalan itu adalah memang kewajiban dari pemerintah pusat. Tetapi Badung dipandang sudah dapat mandiri, sedangkan kebutuhan Kabupaten Badung itu Rp. 717 Miliar, pusat memberikan hanya Rp. 300 miliar, sisanya diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 Ia menuturkan bahwa kondisi tersebut adalah ketika era normal, karena posisi Badung saat ini dalam kondisi yang terjepit akibat kondisi global maka dirinya akan bersurat untuk tujuan ini. "Semoga bantuan dari Pemerintah Pusat bisa terlaksana untuk pegawai negeri yang ada di Badung, "pungkasnya. (Ray)

Bila program berjalan baik, Wingharta perbekel 'Cager'

 

I Wayan Wingharta, SH. (Yande), perbekel Desa Mekar Bhuwana terpilih

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Terpilihnya perbekel desa Mekar Bhuwana merupakan bentuk harapan masyarakat desa Mekar Bhuwana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung terhadap tantangan desa kedepan. Desa yang berbatasan dengan Desa Ubud ini memiliki ragam potensi, itu yang diceritakan oleh Perbekel terpilih pada pemilihan perbekel (Pilkel) serentak di Badung tanggal 7 Februari 2021 yang lalu.

I Wayan Wingharta, SH. Memiliki banyak visi dan misi dalam program yang hendak disusunnya dengan menggali potensi desa yang ada, dengan arah tujuan membangun desa wisata. Wingharta atau yang akrab dipanggil yande ini mengatakan dirinya pernah mengabdi menjadi Bendesa Adat dari tahun 2015 sampai tahun 2019, karena ada peraturan daerah (perda) jabatan 5 tahun dukukuhkan kembali pada periode ke 2, saat ada pemilihan perbekel inilah melalui aspirasi masyarakat diusulkan untuk ikut dalam Pilkel.

"Astungkara pada Pilkel ini saya diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin desa Mekar Bhuwana, "ucapnya kepada awak media (25/02/2021).

Ia juga menjelaskan kondisi yang dihadapi terutama anak muda di desanya ini banyak yang menjadi pelaku pariwisata, "hampir 75 persen pemuda 'driki' (disini_red) menjalani profesi transport pariwisata, "terangnya. Tetapi kondisi itu tidak menjadi pesimis, karena potensi desa di Mekar Bhuwana ini juga dari pertanian dan perkebunan, "Astungkara kita masih ada lahan basah 'carik' (sawah_red), tegalan (ladang_red), yang dapat menopang masyarakat sekitar untuk setiap harinya, seperti bunga pacah (bunga untuk canang_red) , "jelas perbekel ini.

Desa Mekar Bhuwana yang terdiri dari 1 desa dinas, 5 banjar adat, 5 desa adat, dan 5 banjar dinas ini, dijelaskannya punya potensi education trip bila hendak menginap di penginapan seperti villa di wilayah desanya. Jadi konsepnya adalah bila ada tamu yang menginap didaerahnya, wajib nanti mendapatkan 1 trip perjalanan (education trip) mengenal alam sekitar, "Di wilayah Bindu kita akan buat semacam perjalanan untuk mengenal potensi yang ada di desa ini buat wisatawan bila nanti sudah kondisi baik, "jawabnya, yang dengan maksud adalah tamu dibawa untuk mengenal kondisi dan potensi yang ada, dari seni ukiran, kehidupan pertaniannya, kereta, sepeda, diajak berkeliling dengan akhir jamuan makan malam bersama. Konsep ini akan menjaga kelestarian adat dan budaya sesuai konsep Trihita karana dan menjaga keleluhuran.

Wingharta juga adalah sosok pemimpin yang 'Cager' (handal_red) dan diharapkan oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bagian sisi adat juga, ini dijelaskannya dengan bisa memangkas kegiatan adat yang dirasa membebani masyarakat, "dibuat biar simple (sederhana_red) tetapi tanpa mengurangi makna dari upacara itu, karena upacara merupakan  wujud rasa syukur kita, "jelas Yande.

Ini juga akan dapat menumbuhkan rasa bangga kita menjadi pelestari Budaya Adat Bali kedepan. Potensi itu didukung juga di wilayah desa adat Sigaran yang memiliki potensi wisata spiritual yang masih ditopang oleh hutan desa yang asri. Desa adat Lambing sebagai penunjang dari desa wisata, dari sisi tradisi budaya warisan dari leluhur sebagai tonggak dan barometer desa Mekar Bhuana. Begitu pula dengan banjar adat Samu dengan potensi usaha kecil menengah atau UMKM merupakan potensi yang harus ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Kita berharap nanti kerajinan ukir dan tedung (payung besar), kita bisa perkenalkan di jogya, sebagai bentuk industri kecil yang mampu menopang masyarakat sekitarnya, "ucapnya. (Ray)

Agung Mahendra ajak Pemuda pecinta bola Klungkung bantu nenek 90 tahun

 

Agung Mahendra serahkan bantuan

GATRADEWATA NEWS| KLUNGKUNG | Agung Mahendra yang aktif sebagai penggagas kegiatan di wilayah Kabupaten Klungkung ini mengumpulkan pemuda Klungkung untuk peduli dengan sesama, melalui kegiatan sosial kemanusiaan.

Dirinya sadar karena wilayah Bali merupakan daerah pariwisata, dimana masyarakat hampir 70 persen bekerja di bidang pariwisata. Kondisi Pandemi ini tentu memukul perekonomian Bali secara menyeluruh. Asosiasi kabupaten (Askab) klungkung yang dikomandoinya (ketua umum_red) dan juga merupakan penasehat Klungkung city dalam wadah Hobby olah raga sepak bola, mengajak para pemuda Klungkung untuk saling merangkul dalam menjaga diri. 

"Kita harapkan para pemuda dapat saling rangkul, asah, asih dan asuh dalam menjaga diri, keluarga dan Negara," pesan Agung Mahendra.

Ia juga menambahkan selain kegiatan olah raga untuk menjaga imun tubuh tetap baik, ia mengharapkan pemuda-pemuda Klungkung juga dapat menyisihkan rejekinya untuk membantu warga masyarakat Klungkung, "kita berharap dalam situasi pandemi ini, kita bersama bisa membantu warga masyarakat yang membutuhkan uluran tali kasih kita, "ujarnya dalam kegiatan Klungkung city peduli kasih.

kegiatan peduli kasih berupa sembako kepada warga Kaliunda lingkungan pande Klungkung bernama Kusnah, Pada hari Minggu tgl 21 February 2021. Kusnah merupakan sosok seorang nenek yg hidup sebatang kara dengan umur hampir 90 tahun tinggal menumpang di rumah kos-kosan (kamar sewa) tetapi tidak dikenai biayai sewa. Pemilik kamar sewa itu tidak sampai hati kepadanya karena nenek tersebut tidak ada keluarga dan sudah tidak bisa bekerja karena usia, kondisinya kesulitan untuk biaya hidup.

"Semoga kedepan ada bantuan lebih dari pemerintah untuk membantu nenek Kusnah yaitu berupa bantuan dana lansia, "harap Gung Mahendra. (Tim)

LPD Desa Pekraman Gerogak tersangkut kasus Tindak Pidana Korupsi

 

A.Luga Harlianto, Kasi Penkum Kejati Bali

GATRADEWATA NEWS| DENPASAR | Menurut keterangan pers Penerangan hukum Kejaksaan tinggi provinsi Bali, mengenai penyidikan tindak pidana korupsi telah menetapkan 9 (sembilan) orang tersangka dalam 2 (dua) kasus korupsi. Adapun 2 (dua) kasus korupsi ini dilaksanakan dalam 5 (lima) penyidikan, (25/02/2021).

Perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian kredit tidak benar yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Gerogak,Buleleng tahun 2008 sampai tahun 2015. Yang ini merupakan pengembangan dari penyelidikan dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tahun 2020 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengelolaan keuangan LPD Desa Pekraman Gerogak dengan terpidana atas nama Komang Agus Putrajaya, S.E. 

Dari Putusan perkara tersebut, Tim Jaksa Penyidik menemukan peranan 5 (lima) orang lainnya yang merupakan pengurus dan karyawan LPD Desa Pekraman Gerogak yaitu : MS sebagai Sekertaris, DKM selaku Bendahara, NM selaku Bendahara, KS selaku Karyawan Kredit dan GG selaku Karyawan Debitur yang secara bersama-sama dengan Komang Agus Putrajaya (Ketua LPD) melakukan tindak pidana korupsi dengan modus membuat kas bon secara bertahap sejak tahun 2008 yang kemudian setelah kas bon tersebut terkumpul dalam jumlah yang cukup besar dialihkan menjadi kredit atas nama pengurus maupun atas nama keluarganya. Akibat perbuatan keenam pelaku, LPD Desa Pekraman Gerogak mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.264.686.000 .

"Berdasarkan hasil ekspose, pelaku atas nama MS, NM dan KS ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif pada LPD Desa Pekraman Gerogak dengan pasal sangkaan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke 1. Adapun pelaku atas nama GG telah meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan pelaku DKM telah mengembalikan uang LPD Desa Pekraman Gerogak yang digunakan sebagai dana pribadi pada Oktober 2019," terang A. Luga Harlianto melalui surat keterangan pers.

Tindak pidana korupsi terhadap aset negara berupa tanah kantor Kejaksaan Negeri Tabanan. Kejaksaan Negeri Tabanan memiliki aset berupa tanah kantor yang perolehannya dengan status hak pakai dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Bali untuk digunakan sebagai kantor dan rumah dinas Kejaksaan Negeri Tabanan sejak tahun 1974. Adapun tanah tersebut merupakan tanah negara sejak Desember 1968. Pada tanah tersebut telah dibangun kantor dan rumah dinas.

 Sejak tahun 1997 yaitu pada saat berpindahnya kantor Kejari Tabanan ke lokasi saat ini, keluarga dari tersangka IKG, PM dan MK mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan mendirikan bangunan secara bertahap berupa kos-kosan yang saat ini dikelola oleh IKG, PM dan MK. Ketiga orang ini kemudian telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali.

Selanjutnya pada tahun 1999 terdapat keluarga WS, NM dan NS yang membangun rumah tinggal sementara diatas tanah aset Kejari Tabanan tersebut tanpa ada alas hak yang sah bedasarkan peraturan perundang-undangan. WS, NM dan NS membangun toko dan mendapatkan hasil sewa dari pemanfaatan aset tanah milik Kejari Tabanan. Perbuatan WS, NM, NS, IKG, PM dan MK mengakibatkan Kejaksaan Negeri Tabanan tidak bisa memanfaatkan tanah asetnya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.14.394.600.000 (empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana nilai aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

Perbuatan keenam tersangka melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1.

"Penyidikan ini dimulai dari tahap penyelidikan sejak akhir tahun 2020 terhadap tanah aset kantor Kejaksaan Negeri Tabanan. Langkah-langkah persuasif telah dilakukan sebelumnya agar para pelaku menyerahkan tanah tersebut ke Kejari Tabanan namun upaya tersebut tidak diindahkan dan justru tetap menguasai dan membuat bangunan-bangunan toko dan kos-kosan di tanah tersebut", tulis kasi penkum kejaksaan Bali ini. (Tim)


146 KK kelompok tani karangasem dapat hibah kelola hutan 221 hektar

 

Bersama kelompok Tani Jineng merta (anggota 146 kk)

GATRADEWATA NEWS| KARANGASEM | Ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang kini bergulir ke daerah, merupakan bentuk perwujudan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), terutama menjaga kesejahteraan di masyarakat.

Polda Bali mewujudkan itu melalui kerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Bali dalam menjaga kelestarian hutan, ekosistem alam guna meminimalisir terjadinya Illegal logging maupun perambahan hutan yg dapat menghambat program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.




Pilihan yang diambil melalui langkah kebijakan pemberian pengelolaan hutan kepada masyarakat, untuk ketahanan pangan dan kesejahteraan merupakan bentuk nyata menjaga masyarakat terutama dari kesulitan ekonomi dimasa pandemi covid-19 seperti saat ini. Pengelolaan ini diberikan kepada kelompok tani hutan dengan jumlah anggota sebanyak 146 KK (kepala keluarga), yang diberikan hak kelola hutan oleh pemerintah seluas 221 Ha berlokasi di Dusun Puregae, Desa Pempatan Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. 

Pertemuan itu berlangsung di Banjar Dinas Puregae, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, antara dinas kehutanan KRPH Bali Timur dengan kelompok Tani Jineng merta (anggota 146 kk), pukul 10:15 Wita (24/02/2021). Yang terlihat hadir, yakni :

- I Wayan Tunas selaku Ka RPH (resort pengelolaan hutan) Rendang

- I Gede Arta Wijaya selaku Kasi Perlindungan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai UPTD KPH Bali Timur

- I Nyoman Surianta selaku Penyuluh Kehutanan RPH Rendang

- I Nengah Murna selaku Kasatgas UPT KPH Bali Timur

- I Nyoman Suarta selalu Bhabinkamtibmas Desa Pempatan

- I Nengah Suena selaku Kadus Puregae Desa Pempatan

- Mangku Sukarta selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Jineng Merta

- Anggota kelompok Tani Hutan

Terlihat disana I Wayan Tunas selaku Ka RPH (resort pengelolaan hutan) Rendang memberikan Sambutan dan apresiasi yang cukup baik terhadap Polda Bali khususnya Dit intelakam atas keperdulian dan perhatian terhadap kelestarian kawasan hutan serta kelompok tani hutan di wilayah di dusun pura gae desa pempatan kecamatan rendang kabupaten Karangasem.

"Kita mengetahui bahwa keberadaan hutan di Rendang sebelum ada kebijakan pemerintah sangat sulit untuk melakukan pengawasan, tidak dipungkiri pula sering terjadi pelanggaran seperti perambahan hutan dan pencurian kayu hutan (Illegal logging) sehingga hutan menjadi rusak dan tidak tertata dengan baik, "jelasnya.

Harapan beliau adalah, "kerjasama yang sudah terjalin baik antara polda bali dengan dinas kehutanan dalam memberikan motivasi kepada kami dan kami harap lebih semangat lagi dalam penegakan hukum bagi pelaku yang melakukan pelanggaran hukum, " pungkasnya. (Ray)

Keluhan warga, Kepala dusun cuek, pengusaha muda bantu warga

 

Pembagian Sembako

GATRADEWATA NEWS| JEMBRANA | Kondisi Pandemi Covid-19 membuat banyak masyarakat menjerit, karena keadaan ekonomi, psikologi masyarakat akibat hantaman virus Corona ini meluluhlantakan sisi kemanusiaan. Ada suatu kondisi yang cukup memprihatinkan di wilayah kabupaten Jembrana yakni masyarakat Banjar Pebuahan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, Bali, dimana masyarakatnya mengeluh tentang kondisi hidupnya yang sulit, yang salah satu warga mengeluh karena suaminya yang menderita stroke dan tidak dapat bekerja.

Itu berawal dari keluhan warga yang tidak mampu yang bernama Maswah, wilayah Banjar pebuahan, Desa Banyubiru, mengatakan bahwa dirinya bercerita bahwa suaminya sakit stroke, dan tidak memiliki KKS (kartu Keluarga Sejahtera), yang dirinya tidak pernah dapat bantuan jenis apapun. Warga masyarakat itu berusaha hanya menyampaikan keluhannya kepada kepala dusun pebuahan terkait dengan ekonomi yang dialaminya. Tetapi bukan jawaban yang diinginkan yang diterimanya melainkan jawaban yang kurang bijak dalam kondisi pandemi seperti ini, "kerja kamu, " ujar kepala dusun tersebut enteng.

I Ketut Tjuatja Agus Sukantha B.Bus serahkan bantuan.
Ahmad muhtarom

I Putu Darma Wisitra

Dari kondisi yang ada itu Ahmad muhtarom dan I Putu Darma Wisitra terketuk dan mulai menghubungi orang yang mau mendermakan sedikit miliknya agar dapat meringankan kondisi keluarga tersebut. Ketemulah seorang pengusaha muda yang mau ikut bersama-sama mengupayakan bantuan sosial kemanusiaan.

I Ketut Tjuatja Agus Sukantha B.Bus adalah seorang pengusaha muda yang juga terketuk hatinya, "Dalam Kondisi pandemi seperti ini, ibu-ibu harus lebih bersabar. Mungkin dengan ini (bantuan-red) bisa meringankan beban yang dialaminya, "ujar Ketut Agus yang juga Alumni University of technology Sydney tahun 2002.

Ia juga menambahkan agar semua bersama-sama mendoakan kondisi negeri, diri kita dan dirinya agar semua selalu sehat walfi'at dalam lindungan Tuhan yang maha esa, "sehingga kedepan bisa datang kembali ketempat ini berbagi lagi," mohon pria yang beralamat di Denpasar Timur ini.

Kegiatan pembagian sembako itu berlangsung di Banjar pebuahan Desa Banyubiru Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, (19/02/2021), yang diberikan adalah berupa sembako sebanyak 100 kantong plastik yang berisi beras 5 kg, mie, dan minyak goreng, dibagikan kepada keluarga yang dianggap kurang mampu ini. Warga yang menerima bantuan ini yang diwakili oleh Haufah mengucapkan terima kasih kepada Ketut Agus atas bantuan yang diberikan dan ia mengaku merasa senang atas perhatian yang diberikan kepada 2 orang yang menjembatani hal ini.

Terakhir, "beliau (Ketut Agus-red) hadir di tempat ini untuk berbagi kepada warga tidak memandang suku ras golongan & agama jangan dilihat dari besar dan kecilnya bantuan tetapi lihatlah tingkat kepedulian beliau kepada masyarakat desa yang sama-sama kita cintai,"ujar Ahmad Mutarom yang juga merupakan tokoh masyarakat Desa Banyubiru ini(Tim)

Ide hebat Rai Sudani Desa Sibang Kaja, Plastik jadi Solar

 

Perbekel terpilih Sibang Kaja

GATRADEWATA NEWS | BADUNG | Desa Sibang Kaja pada saat Pemilihan perbekel (Pilkel) serentak tanggal 7 Februari yang lalu, memiliki calon sejumlah 4 calon perbekel yang maju dalam perhelatan pilkel. Desa Sibang kaja yang terdiri dari 7 banjar, dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 5,023 orang, dengan hasil akhir perhitungan Ni Nyoman Rai Sudani kembali terpilih untuk yang ke 2 (dua) kalinya, dengan perolehan suara 1.662 mengungguli 3 calon lainnya.

Ditanya soal program kerja yang akan dilakukannya setelah pelantikan nanti, Rai Sudani menjelaskan bahwa kondisi saat ini, saat pandemi semacam ini tidak akan membuat program baru, tetapi hanya melanjutkan program tahun sebelumnya.

Dirinya mengungkapkan ada 3 kali musyawarah desa (Musdes) tapi terpending, tahun ini akan dilanjutkan seperti penataan jogging track yang sudah ada di Subak Uma Lambing. Mudah-mudahan ada dana dari pusat turun karena itu merupakan jalan usaha tani diusahakan diselesaikan secara bertahap.

Lalu rencana untuk merehab jembatan Anggrek merupakan jembatan yang dilalui dari batas desa ke  Blumbungan hanya bisa dilalui sepeda motor itu harus ditangani secepatnya karena usia jembatan sudah lama. Perlu juga penataan di desa adat Lembing prioritasnya penanggulangan bencana terkait retaknya senderan. 

Disektor pendidikan sedang menjajaki kerjasama dengan tamu asing pemilik sekolah Green School. Terlepas dari Green School membuat yayasan dengan nama 'Astungkara Way'.

Rai Sudani juga menambahkan adanya CSR (Corporate Social Responsibility) dari Arab yang mau membantu membangun sekolah tetapi dengan bangunan sejenis wantilan mudah-mudahan ini dapat terealisasi.

"Ini juga bertujuan untuk menunjang desa Sibang Kaja sebagai desa wisata dan eko wisata, membuat sekolah berbasis pertanian dan pariwisata pedesaan karena dari dulu wisatawan sering datang kesini," jelasnya.

Ada lagi nanti bantuan dari pengelola sekolah Green School berupa mesin pengolahan sampah plastik menjadi solar. Mesinnya sudah dibayar oleh orang tua murid recananya dibulan Maret atau April akan diuji coba.

Mesin pengolah sampah plastik menjadi solar ini merupakan pilot project satu-satunya yang pertama di Indonesia.

" Diharapkan dengan mesin pengolah sampah plastik menjadi solar mampu mengatasi sampah non organik seperti plastik menjadi produk turunan berupa solar yang  memiliki nilai jual sehingga bisa memberikan kontribusi pendapatan desa dan menyerap tenaga kerja yang selama masa pandemi ini tidak bekerja karena PHK maupun dirumahkan, "pungkas Ni Nyoman Rai Sudani. (Tim)

Baru menjabat, Kalapas Kerobokan Bali Terlihat komitmen bersihkan Lapas Dari Narkoba

 

Fikri Jaya Soebing, Kalapas II A Kerobokan

GATRADEWATA NEWS | BADUNG | Komitmen yang dilakukan Fikri Jaya Soebing, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) IIA Kerobokan, Badung, Bali, dalam membersihkan lapas yang dipimpinnya bersih dari peredaran gelap Narkotika yang melibatkan warga binaannya, bisa diacungi jempol.

Pasalnya motto yang akan digaungkannya adalah mewujudkan Lapas Kerobokan Bersinar (Bersih dari Narkotika), ini dilakukan dengan bersinergi dengan aparat serta penegak hukum lainnya. "Komitmen kita jelas, dalam mewujudkan lapas Kerobokan bersinar (Bersih dari Narkotika, red). Tentu ini tak yerlepas dari sinergitas APH (Aparat Penegak hukum, red) lainnya, "tegasnya, di dalam lapas binaannya pagi tadi, Rabu (24/02/2021).


S.O.P (Standar Operasional Prosedur) yang digunakan dijelaskan adalah dengan melakukan pengamanan yang ketat, dengan mengecek sekeliling tembok areal lapas yanv di beberapa titik digunakan sebagai tempat lemparan-lemparan barang Narkotika, sampai pemeriksaan keluar masuk baik badan maupun barang bawaan pengunjung ataupun petugas Lapas, hingga patroli rutin dan inspeksi mendadak (Sidak).

"Kita lakukan dua kali seminggu sidak secara rutin, patroli kiya terus lakukan setiap hari untuk mengantisipasi. Dan diluar rutinitas tersebut inspeksi secara tidak terduga juga kami lakukan saat terlihat ada indikasi kearah sana, dari pengaduan dan sebagainya,"jelasnya.

Jalinan kerjasama baik Kepolisian maupun BNN (Badan Nasional Narkotika) untuk memutus jaringan Narapidana (Napi) peredaran gelap Narkotika di luar lapas, juga tetap dilakukan. "Masyarakat wajib memahami, bahwa jumlah warga binaan Lapas Kerobokan didominasi oleh Napi dari kasus Narkotika. Jumlahnya berkisar 65-70 persen, "ungkapnya dengan menjelaskan bahwa saat ini napi yang dalam binaan lapasnya berjumlah 1.495 orang.

 I Komang Suparta selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) yang terlihat menemani, berujar,"Komitmen Kalapas untuk membersihkan Lapas Kerobokan dari peredaran gelap Narkotika ini tidak hanya wacana. Kalapas yang baru dilantik 5 Januari 2021 itu bahkan tidak butuh waktu lama, dalam kurun dua bulan, dua kasus melibatkan warga binaan Lapas berhasil diungkapnya, "cerita Komang yang pernah tugas di Lapas Karangasem.

Lanjutnya bahwa penggagalan upaya penyelundupan Narkotika ke dalam Lapas oleh seorang pengunjung pada 11 Februari 2021 dan pengungkapan peredaran gelap Narkotika jaringan Ungasan, Badung pada 15 Februari 2021, sudah merupakan kerja nyatanya dari sinergi bersama pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten (BNNK) Badung. 

Pada pengungkapan kasus pertama, Kalapas asal lampung tersebut mencurigai adanya aktifitas yang dirinya pantau pada malam hari, alhasil penyelundupan Narkotika dengan kedok Nasi Jinggo (nasi bungkus) itu berhasil digagalkan. Dan pengungkapan kasus kedua merupakan hasil pengembangan jaringan pengedar Unggasan, Badung yang berhasil ditangkap BNNK Badung. Dari hasil interogasi tersangka WS diperoleh keterangan bahwa dia mendapatkan suplai sabu dengan menghubungi seseorang Napi di Lapas Kerobokan Dengan inisial NS.

Berdasakan keterangan tersebut, BNNK Badung melakukan koordinasi dengan Kalapas IIA Kerobokan Fikri Jaya Soebing. Dengan sigap dirinya memerintahkan untuk melakukan pengamanan terhadap Napi dimaksud beserta alat komunikasinya. (tim)

Di situasi Pandemi, Dosen UPMI Ciptakan Inovasi Bimbingan Konseling

 

Dr. Raden Roro Dwi Umi Badriyah, MPd.Kons

GATRADEWATA NEWS| DENPASAR | Dr. Raden Roro Dwi Umi Badriyah, MPd.Kons yang akrab di sapa Roro Ningrum kini sudah berhasil meraih gelar Doktor di Universitas Negeri Semarang. 

"Selama proses peraihan gelar Doktor, selama itu juga saya mendapat bimbingan di Universitas Negri semarang," ujarnya, Rabu (24/2/2021).

Dikatakan, bahkan selama menjadi dosen UPMI yang mana sempat diperbantukan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia yang dulu namanya IKIP PGRI Bali sudah berhasil membuat inovasi bimbingan konseling (BK) terutamanya dalam mensikapi situasi terkini terkait kondisi para siswa di Bali di Pandemi Covid-19.

"Saya bisa memunculkan inovasi BK dikarena Bali itu penuh dengan keunikan dan masih kental dengan kultur sejarah budaya serta adat istiadat yang sudah dirasakan menjadi warisan nenek moyang," terangnya.

Sembari mengatakan kalau di era milenial ini tentu sangat bisa kita rasakan sekali masih adanya kenakalan remaja. Bahkan kenakalan remaja yang dirasakan saat ini bisa sangat memprihatinkan.

"Memandang hal tersebut, maka saya pun memberanikan diri untuk mengambil bahan skripsi dari tingkat kenakalan remaja di era milenial ini. Paling tidak dari desertasi  yang dibuat sudah berhasil membuktikan dihadapan para penguji," imbuhnya.

Roro Ningrum juga menyampaikan ada tiga orang penguji yang menyambut baik hasil desertasi  yang dipaparkan diantaranya Prof Dr. Mungin Edi Wibowo M Pd .Kons , Prof Dr DYP Sugiharto M Pd .Kons Prof Dr.Rustono M.Hum dari Universitas Negeri Semarang, Prof Dr. Andi Mappiare dari Universiras Negri Malang.

Prof.Dr. Ida Bagus Yuda Triguna M.S dari Universitas dari Universitas Hindu Denpasar yang sekaligus menjadi Promotornya.

Dalam ujian tersebut Prof Andi Mappiere menyampaikan bahwa budaya sangat tepat dijadikan benteng bagi suatu bangsa. 

Sedangkan Prof Yuda Triguna justru berpikiran beda, malah beliau justru memberikan banyak apresiasi terkait hasil Desertasi yang diangkat. 

"Dimana Roro Ninggrum bukan orang Bali, namun bisa menyatu dengan budaya dan agama  Bali, hingga dapat menemukan intisari nilai spiritualnya Bali " ucap Prof Yuda Triguna kala itu.

Roro Ningrum menambahkan dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Rektor Universitas PGRI Mahadewa Dr I Made Suarta, SH, M.Hum yang telah mensupport hingga berhasil membuat inovasi dalam BK, dan sekaligus bisa meraih gelar Doktor.

Sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, dan juga dukungan penuh dari Universitas Negeri semarang yang selama ini telah menggembleng hingga terwujud sebuah pendekatan konseling berbasis nilai spiritual.

"Saya ucapkan  terima kasih kepada keluarga besar SMA Dwijendra, sebab dengan kebersamaan  selama penelitian berlangsung  akhirnya mampu membuahkan  sebuah inovasi dalam BK," tambahnya. (SUS)

Ida Bagus Arimbawa inginkan suasana kondusif, pasca polemik pilkel Angantaka

 

Ida Bagus Arimbawa, Camat Abiansemal

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Kisruh Pemilihan Perbekel (pilkel) di Desa Angantaka camat Abiansemal ikut berbicara saat ditemui awak media. Menurutnya Keabsahan coblosan surat suara simetris yang menjadi polemik dalam Pemilihan Perbekel Angantaka, Camat Abiansemal Ida Bagus Mas Arimbawa S.Sos menyebutkan hal itu kembali kepada aturan yang berlaku.

 "Menjawab sah tidaknya coblosan surat suara tersebut kembali kepada aturan yang sudah ada. Sejatinya sudah disosialisasikan dalam Bimtek-Bimtek kepada pejabat. Artinya kita kembalikan kepada ranah yang ada, regulasi," tandas Mas Arimbawa.

"Itu ada di Peraturan Bupati dan tata tertib turunan yang bersifat teknis. Nanti kita perlu kaji dan meneliti lebih lanjut", imbuh Camat Abiansemal.

Ketika dikonfirmasi lebih dalam lagi apakah pencoblosan surat suara simetris tersebut sah atau tidak sah, Mas Arimbawa terkesan gelagapan dan tidak memberikan pernyataan yang jelas. "Nika tityang (itu saya) tidak ini, tata tertibnya tyang tidak tahu detil. Tyang tidak berani menyimpulkan ini sah atau tidak nggih. Kembalikan ke peraturan dan tata tertib yang ada di desa," ujarnya.

Ia tak menampik telah mendapat informasi tentang 581 surat suara tidak sah berdasarkan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. "Kami tahu secara administratif berdasarkan laporan tertulis hasil pleno rekapitulasi suara. Tahunya dari sana," ucapnya lagi.

Ia menjelaskan coblosan surat suara simetris bisa terjadi karena banyak faktor. "Tetapi saya mengakui tingkat partisipasi pemilihnya tinggi. Kita perlu kaji apakah teknisnya saat pemberian surat suara yang kurang tepat atau pola lipatan yang mendukung terjadinya lipatan pola simetris ini. Kadang-kadang, maaf ini, faktor seni melipat suara itu menentukan. Saking semangatnya masyarakat, saking militannya kepada calon. Begitu dibuka, ada foto calon dilihat langsung dicoblos. Nembus mungkin lambang calon kandidat atau kop surat suara di bawahnya. Itu mungkin. Baru mungkin," ungkapnya lebih lanjut.

"Kalau tuntutan hukum ada, selaku peserta tergugat. Karena apapun secara tanggungjawab moril kami selaku tatanan pemerintahan mulai dari Bupati, Dinas PPMD, kami pemerintahan desa akan memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas yang dibolehkan sesuai aturan yang berlaku. Pihak pemkab (Badung) yang telah menyiapkan 7 kuasa hukum untuk kami," pungkas Mas Arimbawa. (Tim)

Pejabat di Bali harusnya sisihkan 30% penghasilan untuk masyarakat agar dapat bertahan hidup

 

GATRADEWATA NEWS| DENPASAR | Kondisi masyarakat Bali pasca pandemi Covid-19 mengalami tekanan krisis multidimensi. Pandemi Covid-19 yang sudah setahun lalu yang sampai saat ini belum tahu kapan akan berakhir, mengakibatkan krisis ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan bahkan menimbulkan tekanan psikologis yang sangat serius bagi semua kalangan masyarakat. 

Yang diketahui kemampuan dari pemerintah dalam mengatasi krisis multidimensi ini sangat terbatas. Oleh karenanya, para pejabat, baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif  mesti memiliki sense of crisis dengan menyisihkan penghasilan 30 % persen per bulan untuk mengatasi krisis ekonomi dan ancaman kelaparan masyarakat. 

Demikian terungkap dalam rapat online Divisi Pawongan yang dipimpin Ketua Divisi Pawongan Paiketan Krama Bali, I Made Perwira Duta, S.S, Senin (22/2) malam.

Tekanan ekonomi yang dialami masyarakat Bali termasuk yang paling serius di Indonesia yakni mengalami pertumbuhan minus 9-12 persen. Krisis ini diakibatkankan oleh matinya industri pariwisata yang selama ini “menghidupi” hampir seluruh masyarakat Bali. 

Dampak serius dari bangkrutnya pariwisata Bali akibat kebijakan pemerintah menutup pariwisata untuk mencegah penularan Covis-19 saat ini telah merembet ke seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali. 

“Persoalan yang sangat serius ini akan terus terjadi sepanjang pariwisata Bali belum dibuka oleh pemerintah. Kapan pariwisata Bali akan dibuka ? Itulah yang belum pernah jelas” ujar Ketua Umum Paiketan Krama Bali, Ir. A.A. Putu Agung Suryawan Wiranatha, M.Sc, Ph.D yang juga Ketua Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana. 

Untuk mengatasi tekanan ekonomi bagi kalangan masyarakat Bali menengah ke bawah khususnya yang hidup dari penghasilan harian, Pembina Umum Paiketan Krama Bali, Ida Rsi Wisesanantha mengusulkan agar para pejabat menyisihkan 30 persen penghasilannya setiap bulan untuk disalurkan kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan agar bertahan hidup sehingga terhindar dari ancaman kelaparan. 

Menurut Pandita yang juga steering committee Gema Perdamaian ini,  krisis ekonomi yang sangat serius selama setahun ini telah menimbulkan krisis sosial dan multidimensi yang telah mengakibatkan angka kemiskinan meningkat tajam akibat munculnya orang miskin baru akibat kehilangan pekerjaan. 

Bendahara Umum Paiketan Krama Bali yang juga Baga Ekonomi  Bidang Kerjasama Adat Majelis Desa Adat (MDA), Ir. Anak Agung Ketut Sujana, MBA menambahkan. tekanan psikologis yang dialami masyarakat Bali membutuhkan perhatian pemerintah dan para pejabat, tak hanya bantuan sosial melalui bantuan langsung tunai (BLT) dari  pemerintah pusat. 

Para pejabat daerah di Bali juga perlu menyapa masyarakatnya, menanyakan keadaan dan  memberikan motivasi untuk mencegah keputusasaan masyarakat akibat kehilangan pekerjaan selama setahun, terutama mereka yang bekerja di sektor pariwisata. 

“Pejabat menyapa masyarakat ini menurut saya perlu dilakukan agar masyarakat merasa memiliki pemimpin” ungkap A.A Ketut Sujana. 

Paiketan Krama Bali segera mengagendakan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan solusi terhadap  krisis ekonomi yang dialami masyarakat Bali termasuk mengusulkan pemotongan penghasilan para pejabat 30 persen untuk disalurkan kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak berpenghasilan agar bisa bertahan hidup. 

FGD direncakan akan di-host oleh Departemen Pariwisata Paiketan Krama Bali. Partisipasi para pemuda sangat diperlukan untuk ikut mengatasi krisis sosial ekonomi ditawarkan oleh Ketua Departemen Pemuda dan Kaderisasi, I Kadek Adnyana, S.S. 

Generasi muda yang sebagian besar waktunya habis untuk online perlu diarahkan pada kegiatan ekonomi berbasis digital. Adnyana mengaku telah melibatkan generasi muda dan para tokoh pemasaran untuk menyelesaikan program pasar online produk-produk pertanian dan kebutuhan yang selama ini belum digarap secara serius oleh para pemuda Bali. “Dengan teknoligi digital, saya ingin membuktikan bahwa generasi muda pun mampu melewati krisis ini dengan baik, "pungkasnya. (Tim)

Perbekel Desa Cemagi siapkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi masa pandemi

 

Putu Hendra Sastrawan, perbekel terpilih

GATRADEWATA NEWS | BADUNG | Pemilihan perbekel (pilkel) yang dilaksanakan tqnggal 7 Pebruari yang lalu di desa Cemagi, kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, memenangkan Ketua Karang Taruna Putu Hendra Sastrawan, S.Si, sebagai Perbekel Desa Cemagi.

Pertarungan yang cukup seru dengan jumlah DPT: 4.186. Jumlah TPS: 13.,Suara Sah : 3.778. Suara Tidak Sah : 43., Tidak Hadir : 365. Suara Calon No. Urut 1 an. I Putu Hendra Sastrawan, S.Si. 1.767 (47%)., Suara Calon No. Urut 2 an. Si Ketut Wirama, S.H. 1.665 (44%). Suara Calon No. Urut 3 an. Dewa, Putu Ardana, S.Sn., M.Sn. 346 (9%). Mendapatkan penghitungan suara akhir Perbekel Cemagi terpilih yaitu I Putu Hendra Sastrawan, S.Si dengan perolehan suara 1,767 suara.

Dalam keterangannya yang ditemui dikediamannya (22/02/2021), Ia mengatakan bahwa sebelumnya dirinya merupakan Ketua Karang Taruna desa Cemagi tahun 2009 sebagai pengurus selanjutnya tahun 2014 sebagai ketua sampai tahun 2017

" Disela-sela tahun 2014 dengan 2017 Karang taruna desa Cemagi mengikuti lomba mewakili Kecamatan Mengwi setelah menang maju ke lomba Kabupaten Badung menang lagi lanjut lomba ke tingkat provinsi memperoleh juara 2 tahun 2017 " ucapnya.

Tahun 2017 sampai tahun 2020 menjadi ketua MPKT (Majelis Pertimbangan Karang Taruna) menjadi panitia lomba desa. Berbekal pengalaman tersebut diatas Putu Hendra maju dalam pemilihan Perbekel dengan membawa visi mewujudkan desa Cemagi yang mandiri, kreatif, produktif dan berbudaya menuju Cemagi era baru. Dengan misi Asta Karya Utama (Delapan program Kerja Utama) 

Ditargetkan tiap tahun ada prioritas untuk tahun 2021 sektor ketahanan pangan dan ekonomi dimasa pandemi Ckbid - 19. Kalau memungkinkan anggaran dari segi SDM (Sumber Daya Manusia) sangat penting terkait lingkungan akan membuat pengolahan sampah. 

"Tempat pembuangan sampah yang sudah ada muncul polemik karena tempatnya dekat dengan pura dan pemukiman rumah penduduk  juga masih status kontrak 10 tahun.  Minimal tempatnya milik desa mulai dari tempat pembuangan sekaligus pengolahan sampah yang representatif dan lahan milik sendiri atau tanah milik pemerintah " ucapnya.

Dari oengolahan untuk samaph non organik dikumpulkan untuk dijual sedang sampah organik bisa diolah menjadi eko enzim dan produk turunanya.

Sementara biaya gaji masih diambil dari APBDes kedepanya gajinya dibiayai secara mandiri dengan badan usaha sendiri melalui Bumdes. "Tidak menutup kemungkinan masalah jasa sampah dikembangkan ke desa tetangga sehingga bisa menghasilkan pendapatan" cetusnya.

Dimasa pandemi sektor pertanian ini yang paling bisa diandalkan karena banyak pegawai pariwisata yang kehilangan pekerjaan sekarang bekerja  kembali sebagai petani menggarap sawahnya sendiri. 

"Ada 3 potensi desa Cemagi yang dominan yaitu sektor pertanian , perikanan, dan peternakan yang akan terus dikembangkan secara berkelanjutan karena ada regenerasi, diharapkan  bisa sebagai penopang ketahanan pangan " tegas Putu Hendra. (Tim)

Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

 

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Giat Apel Deklarasi janji Kinerja dan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit pelaksanaan pemasyarakatan sewilayah Badung dan Denpasar, pada Lapas Kelas IIA Kerobokan, Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Bapas Kelas I Denpasar, dan Rupbasan Kelas I Denpasar.(22/02/2021).

Turut hadir Umar Ibnu Alkhatab, selaku Kepala Ombudsman perwakilan Provinsi Bali. Dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Badung atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar atau yang mewakili, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kepala Lembaga kemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Denpasar.


Yang pada tanggal 8 Februari 2021, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali telah melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 dengan menandatangani Fakta Integritas serta Komitmen bersama terhadap 18 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali. 

Jamaruli Manihuruk, Mengatakan Janji kinerja ini adalah bagian dari pondasi dalam bekerja dan berkinerja secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI). "Kita juga telah menetapkan target kinerja yang merupakan komitmen dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang harus kita laksanakan dan sukseskan dengan sebaik-baiknya, "jelasnya.

Yang selanjutnya, Pada tahun 2020, lima (5) Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali telah berhasil meraih predikat WBK/WBBM. Empat (4) satuan kerja meraih predikat WBK yaitu diantaranya Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan, Rupbasan Kelas I Denpasar, Kanim Kelas II Singaraja dan Kanim Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai sedangkan predikat WBBM berhasil diraih oleh Kanim Kelas I TPI Denpasar. 

"Predikat tersebut merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan yang harus kita pertahankan dan tingkatkan. Untuk Satuan Kerja yang belum berhasil meraih predikat tersebut, saya berpesan agar jangan menyerah, terus lakukan yang terbaik dan yang terpenting adalah bagaimana cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kita, "Ucap Kepala Kantor Wilayah Jamaruli Manihuruk.

Ia juga Menambahkan, bahwa wajib senantiasa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, disamping itu kita juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang mendukung layanan, yang diharapkan masyarakat yang datang mendapat kenyamanan dalam memperoleh pelayanan.

Jargon Kementerian Hukum dan HAM yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif). "Saya berharap, pada Tahun 2021 jumlah satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM mengalami kenaikan, dengan demikian kita mampu membuktikan kepada publik bahwa seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali benar-benar mampu memberikan bukti nyata melayani dengan sepenuh hati, "pungkasnya.

Satroni Enam Bengkel Komplotan Bayu Dibekuk Polisi

 

Kapolsek Sawan AKP Ketut Karwa didampingi Kanit Reskrim, Iptu Putu Mahayasa dalam release Senin (22/2) di Mapolres Buleleng.

GATRADEWATA NEWS| SINGARAJA | Nekat menyatroni enam bengkel, komplotan Bayu dibekuk polisi. Hal ini terungkap berdasarkan laporan korban Kadek Yeni Handayani (28) Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, dan Made Danayasa(44), alamat Banjar Dinas Kauh Luan, Desa Jagaraga Kecamatan Sawan, kehilangan barang milikinya Kamis (14/1) lalu.

Kapolsek Sawan AKP Ketut Karwa didampingi Kanit Reskrim, Iptu Putu Mahayasa dalam release Senin (22/2) di Mapolres Buleleng mengatakan berhasil mengungkap kasus pencurian alat-alat bengkel dan mesin pompa air di dua TKP Desa Bungkulan dan Jagaraga. "Dari beberapa keterangan saksi di TKP dan menghimpun data melalui jejaring sosial dan dari para informan di tempat-tempat pengepul rongsokan dan pembeli rongsokan keliling," ucapnya. 

Berdasarkan informasi tentang ciri-ciri orang yang pernah menawarkan mesin pompa air dan menjual alat-alat bengkel, unit Reskrim kemudian memperoleh data yang akurat  terungkap nama Kadek Dwi Bayu Saputra alias Bayu (24) asal  Banjar Dinas Tegal, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Pelaku kemudian dikejar dan ditangkap, dari hasil introgasi pelaku mengakui perbuatannya  yang dilakukan bersama 3 orang lainnya yaitu  Gede Sukrayasa alias Bletok(31) asal Bungkulan, Dika Ristanto (31) asal Banyuwangi dan Kadek S alias Pj (16).

"Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap keempat tersangka diperoleh keterangan bahwa mereka  melakukan pencurian di kedua bengkel Bayu dan  Kadek S merusak gembok pintu bengkel sedangkan Bletok dan Dika mengawasi dari luar dan komplotan tersebut mengambil barang-barang berupa peralatan Bengkel dan membawanya ke rumah  Bayu," imbuhnya

Beberapa hari barang curian itu dijual kepada pembeli rongsokan keliling dan uangnya dibagi berempat. Selain itu para tersangka juga mengaku telah melakukan di 4 TKP tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wita mengambil mesin pompa air di  Banjar dinas Tegal, Desa Sangsit, 30 oktober 2020 sekira pukul 01.00 wita mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,- di sebuah warung di Banjar Dinas Segara, Desa Giri emas, 1 Februari 2021 sekira pukul 24.00 wita mengambil mesin pompa air di Banjar dinas Segara, dan 13 Februari 2021 sekira Pkl. 00.45 wita mengambil 2 buah mesin pompa air di Banjar dinas dauh munduk, Desa Bungkulan, Sawan, Buleleng.

Para pelaku dijerat  pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Terhadap Kadek S kerena masih dibawah umur maka proses hukum dilakukan Diversi sedangkan untuk pelaku yang lainnya dilakukan penahanan di Polsek Sawan. (Mega)

Amsyong! Hidup belum normal, Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro

Ilustrasi

GATRADEWATA NEWS| DENPASAR | Sepertinya belum kelar urusan pembatasan bagi warga karena wabah Covid-19. Keinginan masyarakat untuk kembali hidup normal belum bisa terlaksana dan harus dipendam dulu, karena pemerintah pusat kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Kondisi ini akan kembali berlaku mulai 23 Februari hingga 8 maret 2021. Airlangga Hartarto selakuketua tim penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) mengatakan bahwa, "Perpanjangan waktu ditetapkan untuk 2 minggu ke depan, yaitu dari tanggal 23 februari sampai dengan 8 maret 2021," jelasnya 

Kondisi yang diputuskan ini memiliki alasan yang tepat, dalam memperpanjang PPKM mikro ini dilakukan atas dasar masih adanya daerah-daerah yang belum memetakan zonasi risiko untuk indikator penerapan dan belum dilaporkan data zonasi di setiap RT/RW atau Banjar untuk PPKM mikro.

Dalam keterangannya dapat diketahui bahwa ada 7 Provinsi yang menerapkan PPKM skala Mikro, ke 7 Provinsi ini yakni, 

1. DKI Jakarta

2. Jawa Barat: Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Bandung Raya.

3. Banten: Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

4. Jawa Tengah: Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta, dan sekitarnya

5. DI Yogyakarta: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

6. Jawa Timur: Surabaya Raya, Madiun Raya, dan Malang Raya.

7. Bali: Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar, dan sekitarnya.



Melalui pesan whatapps yang dikirimkan oleh Made Rentin selaku Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Bali, mengungkapkan bahwa per-minggu (21/02/2021) bahwa, 

I.  Nasional :

1). Konfirmasi 7.300 orang, shg menjadi 1.278.653 orang.

2). Sembuh 8.236 orang shg menjadi 1.087.076 orang.

3). Meninggal 173 orang, shg menjadi 34.489 orang.

 II. Provinsi Bali :

1). Konfirmasi 326, mjd 32.511 orang (32.446 WNI & 65 WNA).

2). Sembuh 275, mjd 29.193 orang (29.151 WNI & 42 WNA).

3). Meninggal 8 orang, shg mjd 875 Orang (871 WNI & 4 WNA).

4). Perawatan 2.443 Orang (WNI 2.424 & WNA 19).

Yang bersumber dari rilis Satgas Nasional. Kemudian update Penanggulangan Covid-19, Minggu, 21 Februari 2021. Perkembangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali per hari ini mencatat pertambahan kasus :

Terkonfirmasi sebanyak 326 orang (286 orang melalui Transmisi Lokal, 39 PPDN dan 1 PPLN). Sembuh sebanyak 275 orang, dan 8 orang Meninggal Dunia.

Jumlah kasus secara kumulatif sebagai berikut :

Terkonfirmasi Positif 32.511 orang,

Sembuh 29.193 orang (89,79%), dan Meninggal Dunia 875 orang (2,69%).

Kasus Aktif per hari ini menjadi 2.443 orang (7,51%).

Mengawali tahun 2021, Gubernur Bali kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2021 pada tanggal 08 Februari 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota se-Bali ditentukan berdasarkan peta zonasi Covid-19 tingkat Desa/ Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota se-Bali dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021, berlaku mulai tanggal 09 s/d 22 Februari 2021.

SE (Surat Edaran) yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), juga menekankan kembali PERGUB No. 46 Tahun 2020, yang mengatur tentang Sanksi Administratif bagi pelanggar Protokol Kesehatan. Besaran denda yg diterapkan adalah Rp. 100.000,- bagi perorangan, dan Rp. 1.000.000,- bagi pelaku usaha dan tempat fasilitas umum lainnya.

"Dukungan sepenuh hati dari masyarakat tentunya sangat dibutuhkan untuk memutus penyebaran Covid-19 yang semakin masif di tahun 2021 ini. Tetap disiplin melaksanakan Protokol Kesehatan kapanpun dan dimanapun," tulisnya dalam pesan elektronik. (Ray)

......

Klik link INMENDAGRI NO 4 2021

Koperasi Digital Pasemetonan Dharma Putra Mahottama Ki Angglurah Jelantik Dibentuk

 

Anggota Paiketan Pasemetonan Dharma Putra Mahottama Ki Angglurah Jelantik

GATRADEWATA NEWS| GIANYAR |Dalam membangun kesejahteraan anggota Paiketan Pasemetonan Dharma Putra Mahottama Ki Angglurah Jelantik, didirikannyalah koperasi digital Paiketan Pasemetonan Dharma Putra Mahottama Ki Angglurah Jelantik. Inisiasi pendirian koperasi digital ini merupakan aspirasi bersama yang dilandasi atas kesadaran untuk membangun kesejahteraan anggota dalam menghadapi era tatanan kehidupan baru, sabtu (13/02/2021).

A.A alit kakarsana selaku Ketua umum dan didampingi oleh IGN Wirabudiasa Jelantik, SH, mengemukakan dalam rapat perdana koperasi untuk menentukan langkah dan kebijakan dalam pengelolaanya dikemudian hari.


“Kami sudah memenuhi segala persyaratan dalam pembentukannya untuk itulah kami ingin mengajak sesama anggota yang berjumlah sekitar 10 anggota ini untuk bersama-sama memakmurkan koperasi,” tegasnya.

Koperasi digital Paiketan Pasemetonan Dharma Putra Mahottama Ki Angglurah Jelantik bertujuan untuk membantu para anggotanya dalam hal permodalan dan pengembangan usaha yang dimilikinya. Selain itu, anggotanya juga dapat melakukan simpan pinjam, kredit dan sebagainya. (Tim)

Gunthar Terus Perjuangkan Keadilan Bagi seluruh Kader Partai Berkarya

 

Gunthar HGB
(Sumber foto IG. Gunthar Bachroemsjah)

GATRADEWATA NEWS| JAKARTA | Mungkin bagi orang yang belum mendengar cerita pilu perjuangan kader berkarya dari bawah untuk mewujudkan sebuah partai yang diakui oleh negara akan merasa Jumawa. Banyak kader bergerak berdasarkan kemampuan tekat serta financialnya sendiri dalam membangun sebuah Partai Berkarya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa hadirnya HMP (Hutomo Mandala Putra) sebagai ketua umum adalah mengambil posisi yang dapat membantu mengisi secara ketokohan, kinerja, dan financial dari Partai Berkarya, agar mesin partai kedepannya bisa menjadi partai yang besar, disegani dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Tetapi kader-kader seluruh Indonesia tidak merasakan kehadiran sosok yang didambakan itu. Dari kondisi itulah banyak dari kader Partai Berkarya ingin perubahan yang berarti bagi keberlangsungan Partai yang dibentuk dari tangan dan usahanya sendiri. Kondisi main pecat dan tak mengindahkan aturan main partai membuat karma yang tak terelakkan. 

Alih-alih menjadi partai besar, Partai Berkarya mengalami kegagalan untuk lolos menjadi ambang batas parlemen 4 persen, terutama Bali yang porak poranda dan hasilnya pun nihil, apa yang diharapkan menjadi sirna untuk meraih minimal DPRD tingkat I dan Tingkat II. 

Gunthar Henri Gamal Bachroemsjah yang merangkap sebagai wabendum (wakil bendahara umum) dan Korwil (kordinator wilayah) Bali menjadi geram dan memperjuangkan apa yang tidak dilihatnya suatu bentuk keadilan. "Saya kecewa sekali, kader-kader kita yang tidak tidur sampai kerja larut malam, dan berdarah-darah dalam meloloskan partai Berkarya ini tidak dihargai oleh mereka yang merasa baru dapat jabatan, "ujarnya.

Kini posisinya sebagai Ketua Bidang Hukum Partai Berkarya (Beringin Karya) di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Berkarya (Beringin Karya), juga menyampaikan perjuangannya melalui jalur hukum yang menepis isu-isu penggulingan kembali.

"Sebelum lembaga peradilan memutuskan In Kracht Van Gewijsde maka kepengurusan masih tetap sesuai dengan SK yang di keluarkan Menhukam RI yaitu SK nomor Nomor : M.HH-16. AH.11.01 Tahun 2020 sebagai SK terakhir yang dikeluarkan Menhukam RI,"tegas Gunthar yang gemar makan sate lilit (sate ikan khas Bali) ini, jumat (19/02/2021).

Ia juga berpesan kepada anggota DPRD yang bertugas di daerah untuk tidak ragu-ragu  mengkomunikasikan ke DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) jika ada hal hal yang harus diluruskan. Ia juga menjelaskan sehubungan dengan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hari selasa 16 Februari 2021 pada perkara nomor 182/G/2020/PTUN.JKT.

Dimana dalam putusan tersebut, mengabulkan gugatan Penggugat dimana DPP Partai Berkarya (Beringin Karya) sebagai tergugat II Intervensi:SK Kemenhukam RI Nomor : M.HH-16. AH.11.01 Tahun 2020 tentang  tentang pengesahan perubahan susunan Pengurus AD/ART Partai Berkarya periode 2020 – 2025 tertanggal 30 Juli 2020 

Dengan ini dinyatakan bahwa proses-proses yag dijalani mulai dari persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) hingga pelaksanaanya tanggal 10-12 Juli 2020 telah dilakukan dengan bersandar pada aturan main organisasi yaotu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya  dan pengaturan perundang undangan yang berlaku. Dan  diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI  hingga terbitnya SK Tersebut di atas. 

"Dengan dikabulkannya gugatan Penggugat atas dua (2) SK Kemenhukam RI tersebut, maka kami akan tetap menempuh jalur hukum dan mengajukan upaya BANDING atas putusan pengadilan Tata Usaha Negara tersebut," pungkasnya semangat. (Ray)

.......

Klik pdf Pernyataan resmi ketua umum Partai Berkarya (Beringin Karya)

Gede Budiyoga akan luaskan jangkauan internet gratis Desa Sedang

 

Sumber foto (IG. budiyoga_bares), I Gede Budiyoga (kiri) saat bersama Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (dokumen)

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | I Gede Budiyoga (44) yang baru saja memenangi pemilihan perbekel (pilkel) serentak 2021, dengan nomer urut 1, berjanji akan 'geber' Desa Sedang dengan memperluas jaringan internet yang sudah ada di Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Suara yang diperolehnya sungguh signifikan yaitu 2.379 (82 persen), yang artinya tanggung jawab langsung dari masyarakat yang memilihnya sangat banyak yang mengharapkan dirinya 'Satya Wacana' dan 'Satya laksana' dalam menerapkan apa yang dijanjikannya kepada masyarakat Desa Sedang.

“Saya maju pilkel karena aspirasi atau keinginan masyarakat. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanat masyarakat tetrsebut,” ujarnya  di kediaman.

Program untuk memajukan Desa Sedang setelah resmi menjadi Perbekel Desa Sedang akan dia wujudkan, "Saya tidak mau membuat program kerja yang muluk-muluk. Tetapi program yang realistis, dan kira-kira bisa untuk diwujudkan, "ujarnya menerangkan.

Kondisi covid-19 yang belum usai ini membuat dirinya perlu untuk menimang apa yang harus dia wujudkan terlebih dahulu, "Saya ingin Desa Sedang ini menjadi Desa Digital, Desa yang akan mendapatkan jaringan internet yang kelak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan macam-macam, yang dewasa ini tidak bisa lepas dari peran Internet, "jelasnya.

Ia berencana internet gratis yang ada di Desanya ingin diperluas menggunakan router-router atau nanti menambah jaringan bila diperlukan. Ia juga sejalan dengan intruksi Bupati Badung bahwa Infrastruktur fisik berupa bangunan mungkin kedepan belum dia lakukan, "Saya juga akan buatkan center call (Pusat Panggilan) untuk di Desa Sedang," ujarnya dengan harapan masyarakat Desa Sedang bisa mendapatkan pelayanan satu pintu yang dapat mempercepat birokrasi yang ada.

Ia juga berharap kelian Dinas dan Kelian Adat bisa dapat bersinergi dalam pembangunan Desa Sedang kedepannya, "Jangan ribut-ributlah, tidak ada bantuan dulu tidak ribut, saat ada bantuan malah ribut, "ujarnya tersenyum.

Ia juga mengharapkan 'Yowana-Yowana' (Para pemuda-red) bisa menjawab tantangan ini dalam membangun technologi yang berbasis IT ini untuk kemajuan pembangunan di Desa Sedang. "Saya pahami ini tidak mudah, tetapi saya yakin kita bisa dan mampu untuk mewujudkan Desa Digital ini, kita pasti bisa..,"harap BudiYoga yang terlihat dekat dengan Bupati Badung ini. (Ray)

.........

Terima kasih kepada masyarakat Desa Sedang yang telah memberi kepercayaan kepada Saya,

(I Gede Budiyoga) 

untuk menjadi Perbekel Desa Sedang masa bhakti 2021-2027.

Ribuan tahun Desa Adat itu sudah mandiri, hati-hati menggunakan dana Desa Adat

 

Sumber foto (IG. A.A.Gde Agung)

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Dari keterangan Gubernur Bali Wayan Koster di sela-sela acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Wiswa Sabha 2 tahun lalu (19/11/2019), mengenai tujuan mulia pemberian bantuan dana desa adat yang bertujuan untuk penguatan peran dan fungsi desa adat itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya sesuai Juknis disebutkan bahwa dana yang dapat digunakan operasional hanya Rp. 75 juta, yang Rp. 225 juta lainnya wajib diperuntukan untuk menunjang kegiatan Parhyangan, Pawongan, Palemahan, serta penguatan adat, tradisi, budaya maupun ekonomi.

Dalam kesempatan berbincang ringan dengan A.A Gde Agung di kediamannya, sedikit 'mengulik' tentang Desa Adat yang lagi menjadi perbincangan publik ini. Dari penjelasannya bahwa dirinya baru- baru ini sempat bertemu dengan 34 Bendesa Adat dari 38 Bendesa Adat yang tergabung dalam 'Mangun Kertha Mandala' (pasikian bendesa adat Mengwi, red) dalam sebuah paruman Desa Adat.



"38 Bendesa Adat yang tergabung dalam 'Mangun Kertha Mandala', yang berhubungan erat dengan Pura Taman Ayun, dan Puri itu masih solid, saat itu kita memutuskan beberapa hal dalam konteks brata penyepian, "ujarnya.

Dari pertanyaan tentang politisasi terhadap Desa Adat, dirinya mengaku bahwa kedekatan yang begitu akrab dengan para Bendesa Adat membuat dirinya merasakan hal yang sama, tetapi ditegaskannya juga bahwa dirinya tidak berkepentingan membicarakan hal itu terlalu dalam.

"Jujur saya merasakan hal tersebut, tetapi dengan tatanan birokrasi yang begitu ketat saat ini, penggelontoran dana melalui kepala dinas pemberdayaan desa turun ke desa adat itu tentu sudah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan_red) dan lain sebagainya, "ujarnya menegaskan.

Dari semua hal tersebut Desa Adat harus bisa mempersiapkan diri secara administratif, dari persiapan jangka pendek, menengah dan lain sebagainya. Dan yang membuat kekhawatiran adalah tidak siapnya semua Desa Adat secara administrasi modern untuk menjawab Badan pemeriksa BPK, BPKP dan inspektorat nanti.

"Saya tidak merendahkan, saya tahu ada Bendesa Adat yang doktor, tetapi banyak juga yang tamat SMA pun tidak, "tegasnya. 

Ia juga menambahkan bahwa pentingnya bimbingan tekhnis (Bimtek) atau semacam penataran-penataran bagaimana membuat sistem perencanaan yang baik, releksasi bagaimana cara pembuatan yang benar, dan pendidikan-pendidikan lainnya. "Sebelum penggelontoran sebaiknya mengadakan pendidikan atau penataran-penataran terlebih dahulu, "tambah A.A Gde Agung saat ini yang memasuki masa reses (reses_kegiatan untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan atau menjaring aspirasi masyarakat-Red).

Ia juga mempertegas bahwa Desa Adat dalam mengatur dirinya dalam relung-relung detail kehidupan Desa Adat itu sendiri haruslah dipertahankan dan wajib sesuai dengan 'dresta' dan 'sesana' Desa itu sendiri dan jangan dipaksakan.

"Indepencency (hak mengatur diri) dalam Desa Adat haruslah menjadi kunci utama, "tekannya.

Tetapi ia juga tidak memungkiri bahwa Uang itu penting dalam pemberdayaan sesuatu dalam menangani akar permasalahan di dalam Desa Adat. Namun, "Bila kita dalam Upacara-upacara di Desa Adat sedikit-sedikit kita ukur dengan uang, mohon maaf akhirnya sifat ritual itu mengarah kepada orientasi financial,"kritiknya.

Ini menjadi hal yang kurang baik bila di dalam masyarakat dididik tanpa uang seolah-olah tidak bisa apa-apa, ini akan membentuk karakter (backbone) yang kurang bijaksana. "Tidak bijak bila tatanan desa adat disini dibawa kesana, kalo tidak kamu tidak dapat dana. Sebaiknya kasih bimtek dulu, berikan Bendesa Adat sebagai wakil Desa Adat bersuara sesuai dengan drestanya sendiri dan biarkan berkembang secara alami, "tegasnya mengulang. (Ray)

Mie Ayam Rock N Roll buka cabang di Tuban Bali

 

Buka cabang baru Jalan raya Kuta

GATRADEWATA NEWS| BADUNG | Mie ayam merupakan makanan yang cukup populer di Indonesia. Kita tidak memungkiri banyak ragam mie instan yang ada di Indonesia, ini bisa menjadi indikator mie adalah makanan yang praktis, mudah dan mengenyangkan, juga sangat populer. Baru saja kita mendapatkan info bahwa Mie ayam Rock N Roll buka cabang lagi di Jalan Raya Kuta, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, tepatnya di sebelah Tunjung cell Mobile Phone shop. Mereka mengadakan opening kedai mie mereka yang ke 3, Senin (15/02/2021).

Susilo, Pengelola sekaligus pemilik usaha Mie ayam rock N roll 

Berdasarkan bincang ringan dengan Susilo pemilik sekaligus pengelola kedai Mie ayam Rock N Roll ini, "Kita hanya running saja, karena saya yakin pada masa pandemi kita tidak kehilangan banyak penggemar mie, karena segmen kita yang umum dan hampir semua kalangan suka mie, "terangnya santai.

Design yang menunjukan gaya Rock N Roll membuat atmosfer menjadi teringat pada masa-masa 80-an dimana musik rock berjaya. Sticker lama membawa kesan vintage tersendiri menyentuh rasa tersendiri saat berada disana sambil menyantap hidangan mie ala Mie Ayam Rock N Roll. Yang bisa saya katakan adalah murah, asyik, nyaman, cozy dan tentu murah (maaf menyebut 2 kali). Kondisi ini memang benar dan tidak kita dapatkan di tempat lain, hidangan mie dengan rasa yang gurih serta atmosfer cafe yang membuat kita betah berlama-lama disana.

Ko Budi pemilik lokasi tempat premium, Mie Ayam Rock N Roll (Tuban)

"Kita ada live musik juga, jadi memang harga kita sekian itu, karena kita buat mie sendiri juga. Saya sih jujur hanya memikirkan aku aman, karyawan aman, customer aman, warung aman disaat seperti ini. (aman - Keuntungan_red),"ungkapnya.

Mie ayam Rock N Roll yang memiliki total karyawan 13 orang ini, juga mendesign warungnya tidak menggunakan orang yang khusus, jadi mereka mampu menekan cost lebih banyak untuk bisa menjual dengan harga lebih terjangkau. Kondisi ini juga tidak bisa terwujud bila tidak ada ide kreatif dari ko Budi selaku pemilik tempat yang masih bisa dibilang lokasi premium ini. 



"Kondisi pandemi ini yang bila saya sewakan kadang harga tidak bisa bagus walau banyak ada yang menawar sewa jangka panjang tempat ini. Ya singkatnya kita ketemu dan langsung jalan, "ucap Ko Budi yang gemar investasi uang digital ini.

"Saya pikir orang-orang sekitar sini juga perlu menikmati hidangan disini, dan mereka perlu tahu dengan harga terjangkau mereka bisa datang sambil menikmati live music disini, "pungkasnya. (Ray)

Mantan Wakapolda Bali Alit Widana Terpilih Jadi Ketua Umum Moncol Pusat MWBW

 

Penyerahan sungu kepada Alit Widana (kanan) yang terpilih sebagai Ketua Umum Moncol Pusat MWBW dalam Mahasabha IV MWBW pada Minggu (14/2) di Denpasar.

GATRADEWATA NEWS| DENPASAR | Mantan Wakapolda Bali, Brigjen. Pol. I Gede Alit Widana, terpilih sebagai Ketua Umum Moncol Pusat Maha Warga Bhujangga Waisnawa (MWBW) periode 2021-2026 dalam Mahasabha IV MWBW yang digelar pada Minggu (14/2) di Renon, Denpasar. Guru Alit Widana, sapaannya di kalangan Warga Bhujangga, didaulat sebagai Ketua Umum Moncol Pusat menggantikan Guru Gde Made Subagia. Mahasabha kali ini juga menetapkan Ketua Harian, Guru Gede Ngurah Ambara Putra.

Mahasabha IV MWBW dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, didampingi Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet. Kegiatan ini diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hanya 70an orang peserta yang hadir secara langsung di lokasi acara dengan menunjukkan rapid test (tes cepat) antigen dengan hasil negatif. Sementara ratusan orang lainnya mengikuti jalannya mahasabha secara daring.

Dalam sambutannya, Alit Widana menyampaikan ucapan terima kasih telah ditunjuk sebagai Ketua Umum Moncol Pusat MWBW. Dia berharap dukungan semeton Bhujangga Waisnawa kepada pengurus moncol terpilih. Dengan dukungan tersebut diharapkannya moncol yang baru akan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. “Titiang siap untuk mengabdi. Saya memiliki semangat. Semoga dengan dukungan pengurus yang kuat nanti, serta bantuan para penglingsir, semoga titiang bisa melaksanakan tugas dengan baik,” ucapnya.

Pria asal Desa Penarukan, Kerambitan, Tabanan ini juga mengatakan, dalam pengurusannya ke depan, dia ingin mengedepankan transparansi. Transparan dalam hal perencanaan, program kerja, hasil kerja, termasuk mengenai anggaran. Dia juga mengaku siap terbuka untuk menerima kritik dan saran untuk kemajuan organisasi pasemetonan ini.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini adalah pembinaan kepada generasi muda. “Ke depan bagaimana kita membina generasi muda kita agar tidak mudah terpengaruh dan kemudian meninggalkan apa yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Adalah suatu kemunduran jika warga kita tidak mampu kita membina, kemudian lari ke tempat lain,” tandas Alit Widana.

Sebelumnya, Ketua Panitia Mahasabha IV MWBW, Guru I Nyoman Cakra, menyampaikan, mahasabha ini digelar secara berakhirnya masa bakti kepengurusan Moncol Pusat MWBW periode 2015-2020. Seharusnya mahasabha sudah digelar tahun lalu, namun karena pandemi Covid-19, baru bisa dilaksanakan tahun 2021.

Ketua Umum Moncol Pusat MWBW periode 2015-2020, Guru Gde Made Subagia, menyampaikan, kemoncolan MWBW merupakan kelanjutan dari organisasi pasemetonan yang telah terbentuk tahun 1930an. Kini Moncol MWBW tidak saja ada di Bali, namun juga di luar Bali seperti di Lombok (NTB), Banyuwangi (Jawa Timur), Jakarta, Lampung, Sulawesi, dan Kalimantan. Ke depan, Moncol MWBW ingin lebih banyak merangkul dan memberdayakan generasi milenial dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital. Dengan kekuatan digital, banyak hal yang bisa dilakukan dan dapat berdampak kepada lebih banyak orang. (Rka)