-->

situs resmi covid-19

News

Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Video

Nasional

Pariwisata

Life & style

Musik & Film

Profile

Model & Fashion

Jaya Negara, Denpasar siap sambut Pariwisata Normal Baru Juli mendatang


Dokumen foto Gatra Dewata , IGN Jaya Negara (Walikota Denpasar)

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Komitmen pemerintah Kota Denpasar untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sudah berjalan dengan baik, dengan menyasar 35.000 orang yang dari jumlah tersebut mencapai 8.000 orang merupakan pekerja hotel dan restoran. Hal ini dilaksanakan guna mendukung pemulihan dan pembukaan destinasi pariwisata di Povinsi Bali, khususnya Kota Denpasar.

I Gusti Ngurah Jaya Negara ditemui dikediamannya mempertegas komitmennya menjadikan zona hijau untuk Sanur, "Bila kawasan pariwisata di Sanur sudah menjadi zona hijau, dan vaksinasi berjalan lancar , kita harapkan 

Sanur bisa dibuka sehingga wisatawan tidak takut kalau datang ke Sanur, "jelas Jaya Negara. Ia juga menambahkan bahwa Hotel dan restoran juga sudah menerapkan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) dan seluruh fasilitas umum dan wisata sudah menerapkan protokol kesehatan.

Melirik persyaratan yang diamanatkan presiden Joko Widodo pada waktu yang lalu, IGN Jaya Negara telah memenuhi dengan pengendalian angka Covid-19 semakin baik, Vaksin dipercepat, penerapan protokol yang ketat serta testing yang maksimal. "Kita laksanakan Sanur sebagai zona hijau sudah bisa kita anggap 100 persen, yang kita kejar adalah penyangga pariwisata ini, sudah kita koordinasikan sebanyak 20.000 vaksin dan nanti kita harus tuntaskan, "jelas Jaya Negara.

Foto PKB 2018, sumber foto 3835.info

Ditanya program pembangunan yang terhambat karena pelaksanaan penanggulangan covid-19, Ia menjelaskan tidak ada dan berjalan sesuai apa yang sudah dicanangkan dan diprogramkan sejak awal, "proses pembangunan walau kita pahami bahwa pertumbuhan ekonomi minus, tetapi belanja-belanja daerah tetap harus ketok palu, harus dicairkan untuk mendorong juga menumbuhkan daya beli masyarakat yang padat karya, "jelasnya.

Ditanya soal dilaksanakannya Pesta Kesenian Bali (PKB) yang merupakan parade atau festival kesenian tahunan yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Bali, serta dijadikan sebagai wadah aktivitas dan kreativitas para seniman dalam upaya mendukung program pemerintah dalam hal penggalian, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali ini, Jaya Negara menekankan bahwa komitmennya akan tetap mendukung penuh untuk menjaga wadah yang merupakan partisipasi dan nilai kreatifitas seniman dalam menjaga pelestarian seni budaya Bali.

"Yang penting adalah masyarakat tetap disiplin terhadap protokol kesehatan, tujuan pemerintah pasti baik dalam menerapkan aturannya, semua wewenang ada pada pemerintah pusat, "tegasnya.

Tentang masalah pendataan yang masih kurang, yang diakibatkan tercatat domisili di Denpasar tetapi warga masyarakat tinggal di luar Denpasar, itu pun tidak mengkhawatirkan, karena Jaya Negara menjelaskan juga bahwa sudah ada petugas yang turun dalam melakukan pendataan secara benar.

Ditanya soal kapan akan melakukan kegiatan tata muka bagi siswa di sekolah, dirinya bercerita telah melakukan simulasi di sekolah, jadi tidak ada jam istirahat untuk mencegah siswa berkerumun, ini dijelaskannya sudah dilakukan di SMP 3 Denpasar. "Bila kondisinya memungkinkan pasti arahnya akan kesana, sekolah tidak hanya tentang ilmu mata pelajaran tetapi juga tentang interaksi sesama teman juga itu penting sebagai bagian pendidikan karakter, "jawabnya. (Ray)







Bantuan masih mengucur, ACT gandeng IMO Bali

 

Vivi ketua IMO Bali dan Tim ACT Bali

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Bantuan untuk Bali selalu diupayakan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Provinsi Bali. Kali ini menggandeng Ikatan Media Online (IMO) Bali, ACT melaunching gerakan derma pangan nasional, mereka bersama  Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Provinsi Bali meluncurkan aksi sosial, Sabtu, di Kantor Sekretariat IMO DPW Bali, (10/04/2021).

Kegiatan itu merupakan simbolik bantuan paket pangan berisi beras dan berbagai bahan pokok diberikan kepada 10 warga kurang mampu di Kota Denpasar, yang mana akibat pandemi Covid-19 sudah lebih setahun ini membuat beban sebagian warga semakin berat. "Ini adalah gerakan, sehingga dibutuhkan kebersamaan sebagai wujud aksi konkret keprihatinan atas kondisi warga yang banyak menderita di masa pandemi," ungkap Haris, Head of Marketing ACT Bali.

Ia juga menambahkan bahwa setiap hari tidak kurang dari 15 orang atau komunitas yang minta bantuan ke ACT Bali karena saking sulitnya bisa makan dengan layak akibat PHK dari semua kerja di pariwisata. Sementara Tri Vivi Suryani Bali selaku Ketua DPW IMO Indonesia Provinsi mengakui sangat senang dan mengapresiasi dapat ikut serta dalam launching program gerakan derma pangan nasional dari ACT ini. 

"Hal ini sangat dibutuhkan warga yang saat ini sangat terdampak pandemi. Apalagi Bali sangat bergantung pariwisata," ujar Vivi. Ditambahkan lagi oleh Vivi bahwa dengan bersinergi bersama ACT Bali, ia mengatakan bahwa IMO Bali berupaya untuk dapat terus mengabarkan dan menyiarkan kegiatan positif dan edukatif ini agar menginspirasi warga melalui pemberitaan dan selalu bergulir dalam pemanfaatan bantuan semacam ini.

Luh Nuratni (36) yang merupakan warga penerima bantuan yang tinggal di Sidakarya, Denpasar, mengaku senang menerima paket pangan yang ia dapatkan dari program Gerakan Derma Pangan ACT. Ibu dari 4 anak yang sehari-hari mata pencahariannya dari buruh nyuci, setrika dan pekerjaan rumah tangga lainnya mengaku bersyukur, paling tidak bahan pangan keluarga beberapa hari kedepan aman. 

 "Sehari-hari saya bekerja buruh mencuci, setrika, bersih-bersih untuk menghidupi 4 anak. Yang dua sudah besar, yang satu baru mau sekolah. Bersyukur dapat bantuan ini, terima kasih IMO dan ACT," ungkapnya.

Gerakan Derma Pangan ini sendiri merupakan gerakan ACT Indonesia yang fokus utamanya berupa bantuan pangan, bukan hanya bentuk penyelamatan sesaat, tetapi juga bantuan reguler dan membangun kembali kehidupan masyarakat dari hulu sampai ke hilir.

Gerakan ini dilatarbelakangi bencana alam dan kemiskinan yang menimbulkan banyak permasalahan baik pangan ataupun sosial, utamanya ancaman kekurangan pangan dan kelaparan yang bisa menyebabkan kematian. 

Gerakan ini program multi benefit yang masif, mulai dari penerima manfaat, donatur dan relawan. Diharapkan semakin besar gerakan program ini bergulir maka semakin besar kebermanfaatannya, semakin bertambah keberkahannya dan mampu membangkitkan kondisi masyarakat dan ekonomi bangsa Indonesia yang saat ini terpuruk. (Tim)

Kurnia Tandjung sebut status Bali masih bagian RIS, acara Rakerda dan Rapimnas Golkar Bali

 

Memukul gong sebagai tanda dimulainya Rakerda dan Rapimda Golkar Bali

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang juga Ketua Komisi II DPR RI dalam kegiatan Rakerda (Rapat Kerja Daerah) dan Rapimda (Rapat Pimpinan Daerah) yang membawa pesan perjuangan daerah ke pusat, menuturkan bahwa "Bali saat ini masih berstatus Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, "ujarnya dalam bagian sambutannya. Dari penjelasannya yang dimaksud adalah Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTB sebagai Negara Bagian Sunda Kecil. UU No 64/1958 itu masih mengacu pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 50) dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat, bukan NKRI yang didasarkan UUD 1945, Sabtu di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar (10/4/2021).

Dalam gelar Rakerda dan Rapimda Golkar Provinsi Bali juga merumuskan program penting yang pro rakyat. Acara ini dihadiri oleh Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Dr. Akbar Tandjung, pengurus DPP Partai Golkar seperti Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Wakil Sekretaris Jenderal Dico M Ganinduto, Wakil Bendahara Umum Agoes Silaban, Korwil Pemenangan Pemilu Bali, NTB, NTT Gde Sumarjaya Linggih (Demer), Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Gus Adhi).

Kegiatan yang pro rakyat ini di cerminkan dari kemeriahan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang bertema "Mini Expo" Bali Enterpreneur Academy dalam binaan DPD Partai Golkar provinsi Bali. Kegiatan itu juga menyerahkan buku hasil webinar yang lalu, yang diserahkan kepada DPP Partai Golkar sebagai bentuk masukan dari Golkar Bali terhadap revisi UU 33/2004 yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021 di DPR RI. Buku ini juga diserahkan kepada pimpinan parpol di Bali yang hadir.

(Klik berita webinar sebelumnya)

Dr. Nyoman Sugawa Korry selaku Ketua Golkar Provinsi Bali juga menyampaikan bahwa Golkar Bali membangun Yellow Clinic dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Golkar Bali di Kantor DPD Golkar Bali. "Hal ini dapat mendekatkan kita (Golkar) dengan masyarakat, "jelas Sugawa Korry. Dalam laporannya bahwa Konsolidasi Partai Golkar Bali sudah selesai hingga ke tingkat desa, kemudian akan dilanjutkan ke tingkat Pokar/dusun se-Bali.

Ia juga menambahkan bahwa akan meluncurkan program Lembaga Pembinaan dan Pemberdayan Koperasi dan UMKM serta Lembaga Pembinaan dan Pemberdayan Petani dan Peternak sebagai bentuk pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudian untuk industri kreatif Golkar juga akan membangun Studio Digital yang Modern. "Semua itu sudah dilakukan dengan menggelar webinar dengan menggabungkan unsur semuanya, dari pemikiran Golkar sendiri dan para pakar yang sudah dirumuskan dalam bentuk buku, " jelasnya yang juga menyentil bahwa UU 33/2004 belum mencerminkan keadilan dan Golkar sejak 2011 mengusulkan kepada pemerintah agar UU 33/2004 direvisi. "Sumber daya Alam (SDA) material makin digali makin habis. Tapi SDA non material makin dibina, dilestarikan makin kuat," sindirnya.

Prof. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace) selaku Wakil Gubernur Bali yang ikut hadir dalam acara tersebut, dalam sambutannya sangat mengapresiasi dalam mendukung visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lewat karya nyata dan program pro rakyat.

Ia juga menambahkan dalam Rakerda Partai Golkar Bali, diharapkan mampu tumbuh sebagai wahana pemantapan eksistensi organisasi sekaligus peningkatan kemampuan personil.

"Peran partai politik dalam perjalanan bangsa Indonesia ini sangatlah penting terutama terkait sistem politik di Indonesia, karena sebagai poros utama dalam sistem demokrasi, partai politik bukan hanya sebagai wadah mempersiapkan seseorang dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif dan juga eksekutif, tetapi partai politik juga berperan untuk mengintegrasikan individu atau kelompok masyarakat ke dalam sistem politik, serta memperjuangkan kebijakan partai berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, "jelasnya. (Ray)

Diah Srikandi Suyasa: Tim PMI Center Provinsi Bali Audensi ke DPRD Bali Terkait Penempatan Gedung Baru PMI Center

 

Tim PMI Center Provinsi Bali Audensi ke DPRD Bali

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan PMI Bali yang sekaligus sebagai Ketua Tim PMI Center DR IGA Diah Werdhi Srikandi W.S bersama tim hari ini audensi ke DPRD Bali, dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Kamis (8/4/2021).

Dikatakan, program Gedung PMI Center oleh PMI Prov Bali sangat disambut baik oleh Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, dan saat itu dirinya juga sangat mengapresiasi dan mendukung untuk pemindahan gedung PMI Bali dari Imam Bonjol ke Tembau, Penatih.

"Dimana lokasi yang akan segera menjadi kantor PMI Bali yang baru dengan luas mencapai 37 are tersebut dulunya merupakan kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bali," ujar Diah Srikandi Suyasa yang juga selaku Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali.

Menurutnya, PMI Bali yang dulunya bermarkas di Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat keberadaannya kurang representatif untuk bisa digunakan sebagai Markas PMI. PMI Bali sendiri masih menunggu penetapan lokasi di tembau untuk kemudian membuat desain sesuai standar yang ditetapkan dan RAB gedung.

"Jika gedung PMI Center yang baru nantinya sudah bisa ditempati, dipastikan kantor PMI Bali di Jalan Imam Bonjol, Denpasar Barat akan ditata kembali untuk dijadikan UDD (Unit Distribusi Darah), sebab keberadanya berdekatan dengan Rumah Sakit (RS) Umum Pusat Sanglah Denpasar," imbuhnya.

Diah Srikandi Suyasa menambahkan kalau Gubernur Bali Wayan Koster dan Wagub Cok Ace sudah sempat meninjau gedung baru yang akan dijadikan kantor PMI Center. 

Bahkan dari Gubernur Bali nantinya siap membantu lewat dana APBD maupun dana CSR. Semoga PMI Bali segera mungkin bisa menempati kantor baru yang berlokasi di Tembau, Penatih yang dulunya merupakan kantor KNPI Bali.

"Selain itu, dari DPRD Bali nantinya akan segera melakukan kajian terkait hal itu untuk nantinya bisa dengan segera dikeluarkan rekomendasinya," tambahnya.SUS

Dialog 'Bali Kedat' , bentuk 'perarem' khusus desa adat guna Penguatan LPD

 

Host Ngurah Dibia

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai soko guru perekonomian desa adat wajib dilakukan penguatan, agar dikemudian hari dapat memiliki patokan hukum yang jelas, mengayomi dan juga mendidik Sumber daya manusia (SDM) di desa adat yang dinaunginya. 

Dengan membentuk 'perarem' khusus (peraturan khusus desa adat) maka LPD nantinya bisa terfokus untuk mengatur dirinya di di tiap-tiap desa adat secara mengkhusus karena LPD merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang dikecualikan dari Undang Undang Lembaga Keuangan Mikro. Itulah yang menjadi topik dari dialog 'BALI KEDAT' di Joglo Sedap Malam Denpasar, Rabu (07/04/2021).

I Nengah Karma Yasa, S.E., selaku Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Provinsi Bali, mengemukakan bahwa dari data yang dimiliki disebutkan 1.493 desa adat di Bali terdapat 1.436 desa adat telah memiliki LPD. Ia menceritakan bahwa dirinya terus berupaya melakukan pendampingan secara teratur terhadap permasalahan yang muncul di LPD. 

"Bila ada kelengahan sedikit saja maka dinamika isu keuangan tersebut akan bergerak begitu cepat, "ujarnya yang merupakan salah satu narasumber dari dialog pagi itu. Nengah Karma juga menambahkan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini, sekitar 25 LPD akan diupayakan untuk dibangkitkan kembali. "Tentu hal itu membutuhkan peran penting dari prajuru desa adat untuk membangkitkan," ungkapnya menambahkan.

I Ketut Madra, S.H.M.M, selaku Patajuh Bandesa Agung Bidang  Perekonomian dan Keuangan Adat Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, mengungkapkan hal yang senada bahwa dirinya mengakui masih kurangnya regulasi khusus dalam mengatur LPD. Ia mengharapkan ke depan bisa juga mencerahkan masyarakat adat agar memahami bahwa sesungguhnya LPD itu berperan penting dalam eksistensi yadnya budaya Bali.

Pengakuannya juga bahwa pihaknya masih terus mendata dan memantau agar semua desa adat di Provinsi Bali memiliki pararem yang mengatur terkait LPD. "Karena terpantau hanya beberapa desa adat saja yang baru mempunyai pararem tersebut," ungkapnya sambil mengiyakan bahwa meskipun MDA sebagai paiket yang menaungi desa adat di Bali, namun MDA tidak dapat langsung menyelesaikan masalah yang ada di LPD.  

"LPD merupakan milik dari Desa Adat, sehingga bila terdapat masalah di LPD seharusnya diselesaikan di tingkat desa adat dulu, karena majelis MDA hanya dapat menghormati keputusan yang dihasilkan dari desa adatnya," imbuhnya.

Ir. AA. Rai Astika yang merupakan pemerhati LPD Bali juga mengatakan banyak desa adat yang belum memiliki pararem, serta masih banyak pararem yang dimiliki belum mampu melindungi LPD serta Sumber Daya Manusia (SDM) dirasa belum memadai. Astika juga menginginkan bahwa wajib adanya peningkatan kualitas SDM yang dimiliki masing-masing LPD, sehingga tercipta SDM yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan lingkungan.

"Seperti halnya pandemi Covid-19 ini, diharapkan SDM tersebut mampu berinovasi untuk membangun LPD tersebut. Karena kebanyakan LPD yang tidak berkembang adalah LPD yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya," ungkapnya, yang juga ingin LPD dapat membangun sistem pengawasan berbasis risiko di tingkat LPD.  "Astungkara kami masih berjuang di tahun 2021 ini, dapat membangun Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang kuat di setiap LPD. Sehingga, dapat memperkuat sistem pengawasan dan mendorong LPD mempunyai panureksa untuk melakukan pengawasan internal," paparnya.

Wayan Rayun selaku Kepala LPD Kesiman Denpasar dalam sesi yang sama, memberikan tips kesuksesan pengelolaan LPD. Bahwa secara teknis LPD harus dapat memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Karena hal itu dapat mempercepat proses dan layanan, juga meningkatkan sistem panureksa (pengawasan) internal.

"Teknologi IT akan membawa keuntungan termasuk aplikasi samsat online, ATM, penjualan token dan pembayaran listrik, PAM (pembayaran air) dan lainnya selain itu juga memperkuat sistem pengawasan internal oleh panureksa dan setiap akhir tahun kita menunjuk auditor publik untuk mempertanggungjawabkan kinerja LPD," tandas Wayan Rayun. (Tim)



IKB Flobamora Bali mendapat kunjungan Polda Bali koordinasi Bantuan Bencana NTT

 

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Polda Bali yang diwakili oleh Ipda Putu Krisna Adijaya,S.H.M.H selaku Panit 2 Subdit 3 Dit Intelkam Polda Bali mengunjungi Sekertariat IKB Flobamora Bali, Rabu (7/4/2021). Kedatangan Ipda Krisna diterima langsung oleh Ketua Umum Flobamora Bali Yusdi Diaz dan Sekum Fredrik Billy beserta beberapa pengurus inti Flobamora Bali.

Dalam pemaparannya, Ipda Krisna menyampaikan bahwa Polda Bali ditunjuk sebagai penghubung bantuan dari seluruh Polda di Indonesia,oleh karena itu pihaknya  berencana menggandeng IKB Flobamora Bali guna mendistribusikan bantuan bencana ke NTT. “Sebagai Paguyuban etnis asal Nusa Tenggara Timur di Bali ,IKB Flobamora dianggap memahami situasi di NTT sehingga koordinasi dengan Flobamora Bali nantinya diharapkan memperlancar proses penyaluran bantuan ke NTT,” ujar Krisna.

Dia menambahkan dalam waktu dekat pihaknya berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan Badan pengurus Flobamora Bali bersama seluruh Ketua Unit di lingkungan Flobamora Bali untuk mematangkan rencana kerjasama ini. 

Ketua Umum IKB Flobamora Bali Yusdi Diaz yang didampingi Sekum Flobamora Fredrik Billy Bendum Krisman Riwu Kore dan Humas Flobamora Bali Marcel Paga, menyambut baik rencana kerjasama koordinasi penyaluran bantuan bencana ke dengan Polda Bali. “Kami menyambut baik tawaran kerjasama koordinasi penyaluran bantuan bencana ke NTT dengan Polda Bali,” ujar Yusdi.

Lebih lanjut dia menambahkan  bahwa pihaknya telah membentuk Posko Induk Crisis Center Flobamora Bali Peduli Bencana NTT yang merupakan hasil rapat koordinasi dengan seluruh Ketua Unit di lingkungan Flobamora Bali. Posko Induk Crisis Center Flobamora Bali Peduli Bencana NTT  akan bertugas mulai 8 April – 8 Mei 2021 guna menerima bantuan dari para donatur.

Di kesempatan yang sama, Sekum Flobamora Bali menambahkan bahwa disamping Posko Induk,semua Unit Suka Duka di Lingkungan Flobamora Bali juga memiliki Posko mandiri untuk menghimpun bantuan dari anggotanya masing-masing dengan tetap berkoordinasi dengan Posko Induk Crisis Center Flobamora Bali. (Tim)

Puyeng! Kasatpol PP Dewa Anom, Bule berulah beban bertambah

 

I Dewa Gede Anom Sayoga, Kasatpol pp kota Denpasar

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan bahwa dirinya telah mengamankan seorang warga negara asing (WNA) yang tidak bisa berbahasa Indonesia, dari laporan pemilik salah satu warung di Pojok Sudirman diduga berbuat ulah dengan meminta-minta uang kepada pengelola warung.

Dewa Anom saat ditemui dikantornya Jalan Kecubung I No. 4 Denpasar, membenarkan bahwa, "ya betul kami mengamankan seorang warga negara asing (WNA) yang awalnya diduga warga negara India tetapi mengaku Warga Negara Amerika, saat di cek dokumennya adalah benar warga negara India tetapi pernah di deportasi oleh negara Amerika, "jelas Dewa Anom yang sempat meraih penghargaan 'Karya Bhakti Satpol PP' dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia H Muhammad Tito Karnavian  pada peringatan HUT ke-17 Satpol PP dan Hut ke-59 Satuan Perlindungan Masyarakat di Hotel Aryaduta Jakarta. 

Ia juga menjelaskan bahwa sambil menunggu rapid test kepada WNA ini, ia menuturkan juga sudah berkoordinasi oleh semua instansi terkait terutama pihak konsulat, Imigrasi dan juga kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. "Apakah dia akan dideportasi atau apa ? yang jelas mereka sudah melakukan dugaan tindak pidana karena memalak dengan meminta-minta dengan paksa itu beda-beda tipis, "ujarnya, Selasa (06/04/2021).

Alasan yang diketahui WNA yang bernama Pradeep kumar xplorer meminta paksa itu adalah untuk biaya pulang ke negaranya. Ditanya hal itu kasatpol pp mengatakan mungkin digunakan untuk biaya memperpanjang sewa kamar atau makan sehari-hari. "Ini masih menunggu hasil test rapid, kemudian menunggu pihak konsulat dan pihak imigrasi, "jelasnya.

Saat ditanyakan apakah akan dideportasi ia menekankan bahwa itu bukan kewenangannya, "Ini bagaimana, masih saja ada warga asing yang model begini, kemana pihak Imigrasi ? padahal melalui pengakuannya ia sudah setahun di sini (Bali). Kita juga sempat mengamankan orang Denmark yang nyuri yang pura-pura gangguan jiwa di Sanur, kami amankan. Seakan satpol pp mengambil kerjaan yang tidak jelas, ini bukan tugas kami, "keluhnya.


dr. Ayu Widya Utami (biru) dibantu oleh Vina (kuning)

Penyerahan kepada pihak imigrasi

dr. Ayu Widya Utami dibantu oleh Vina yang dimintakan dari Puskesmas Denbar 2 untuk mengambil rapid test kepada WNA tersebut mengatakan mereka hasilnya negatif. Kemudian pukul 16.26 Wita Kasatpol PP Dewa Anom menyempatkan mengirimkan perkembangan kasus WNA ini bahwa dirinya tidak lagi bertanggungjawab kepada Pradeep kumar xplorer karena telah menjadi ranah Imigrasi. (Ray)