-->

situs resmi covid-19

News

Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Video

Nasional

Pariwisata

Life & style

Musik & Film

Profile

Model & Fashion



Made Mariata, Kejanggalan sudah terang benderang, Kebenaran tidak bisa ditutupi

 

Perjuangan warga Bali terhadap kebenaran atas tanah leluhurnya 

Berita sebelumnya (klik untuk link)

Made Mariata, Karma buruk bila BPD Bali ambil tanah leluhur, ingat itu !


GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Saat ini di Nasional rame tentang caplok pencaplokan tanah pengamat politik Rocky Gerung. Di daerah Bali ada juga hal seperti itu yang luput dimediakan oleh media Nasional, mendatangi kediaman I Made Mariata (Kadek Garda) untuk meminta keterangan persoalan tentang penyerobotan tanah milik leluhurnya, Ia bercerita bahwa waktu awal kejadian dirinya mengetahui bahwa tanah leluhur miliknya yang dikuasainya selama ini akan diambil pihak Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.




Ia didatangi oleh pihak BPD Bali yang mengklaim hanya bermodalkan kertas sertifikat akan mengambil alih tanah yang sudah ditempati keluarganya ratusan tahun secara turun temurun. " Pada tahun antara 1998 / 2000 kami datangi BPD Bali menanyakan bahwa sertifikat itu dapat dari anggunan, dia (BPD Bali) mengakui bahwa pihaknya tertipu karena sertifikat mereka dapatkan jauh lebih baru dan fisiknya kami tempati, "ungkap Made Mariata.

Memang aneh bila ditelisik bahwa sertifikat yang dimiliki Keluarga Mariata secara kasat mata memiliki syarat-syarat yang cukup untuk dikatakan syah sertifikat itu miliknya, karena memiliki warkah yang jelas, penguasaan lahan yang secara turun temurun (ada tempat sembahyang), dan saksi pihak desa dalam menentukan letak sertifikatnya, tetapi berbeda dengan pihak BPD Bali yang warkahnya tidak pernah diperlihatkan dan penunjukan sendiri atas tanah tersebut, itu tertuang semua dengan jelas dimasing-masing sertifikat.

"Kami melaporkan ke polisi waktu itu adalah dengan niat, polisi dapat menyelidiki darimana BPD Bali mendapatkan sertifikat tersebut, dan siapa yang menyaksikan. Saya mau tahu aparat desa yang mana, dan BPD Bali apakah melakukan pengecekan lapangan untuk mengetahui siapa pemiliknya dan yang menguasainya atas lahan tersebut, itu bukannya syarat pengajuan anggunan, "terangnya, Rabu (15/09/2021), di Denpasar.

Ia juga menceritakan kecurigaannya bahwa kondisi yang rancu ini bisa saja disinyalir dan diduga ada penyelewengan dana atau Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) didalamnya, yang menyebabkan adanya sertifikat ganda yang saling klaim seperti ini mencuat dipermukaan. "Mungkin dalam pergantian pejabat (BPD Bali) yang ada, barulah muncul terbukanya kondisi ini, ada upaya-upaya hukum untuk merebut paksa tanah leluhur kami, " curiganya.

Kondisi letak tanah di sertifikat BPD Bali juga ada yang salah, objek yang sebenarnya ada di wilayah Desa Dangin Puri Kangin seperti sertifikat yang dimiliki I Made Mariata, sedangkan letak untuk sertifikat yang dimiliki BPD Bali ada di Sumerta Kauh, " Objek tanah mereka harusnya mereka cari di Desa Sumerta Kauh sesuai sertifikat, bisa - bisa objeknya ada dilangit, "candanya sambil menunjukan perbedaan antara keduanya.

Sebenarnya sudah terang benderang, selain salah lokasi, penunjukan dan penetapan batas yang diungkapkan I Made Mariata atas tanah miliknya sudah jelas, bahwa sertifikat No.204 tahun 1991 penunjukan berdasarkan leluhurnya I Nyoman Gatra, I Nyoman Wijaya (kakaknya), didampingi Kepala Dusun Mertanadi I Gusti Putu Rijek yang dimohonkan oleh kakaknya, disaksikan Pekaseh dari Subak Peraupan Timur No.125 b Pipil No.23 Persil No.65 Kelas III, serta lengkap warkahnya. Sedangkan pihak BPD sesuai dengan sertifikat No.171 milik BPD Bali tahun 1996 , penunjukan oleh Cok Gede Suta yang bertindak atas nama BPD Bali, pemohon BPD Bali, "Kalo orang Bali bilang ngangguang keneh ibe (suka-suka dirinya sendiri), bisa saja bandara Ngurah Rai ditunjuk-tunjuk diakui terus datangkan BPN ukur-ukur jadi sertifikat, "sentilnya, yang bila diamati dengan cermat juga ada perbedaan tentang luas BPD Bali mengklaim luas 380 m² sedangkan I Made Mariata dengan luas 385 m².

IB Ary Wijaya Guntur selaku Kepala Divisi Umum dan Kesekretariatan BPD Bali belum bisa memberikan keterangan, ditemui oleh Anak Agung Made Agung selaku Kepala Bagian Humas dan CSR Bank BPD Bali mengatakan bahwa "Bapak (IB. Ary Wijaya Guntur) lagi ada rapat, tadi sudah saya sampaikan Jadi, waktu itu kan kami sudah sempat jelaskan, terkait silsilah terjadinya hal itu (kronologi BPD mendapatkan sertifikat tanah di Jalan Gadung). BPD dapat dari almarhum (IB. Astika Manuaba). Kita gak bisa menambahkan apa," pungkas Humas BPD Bali.

Ditanya soal laporan dirinya ke Propam Polda Bali terkait proses SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Nomor: SPPP/02/I/RES/1.9/2021 yang dikeluarkan Polresta Denpasar, terhadap laporan polisi (LP) Nomor: LP/1538/XI/2015/BALI/RESTA DPS, tanggal 21 Nopember 2015, ia menegaskan bahwa tidak ada melaporkan Poresta Denpasar secara resmi ke Propam, dirinya hanya berkirim surat pengayoman hukum meminta negara hadir di tengah warganya yang tidak mendapatkan pelayanan hukum yang baik dan adil.

Dihubungi secara terpisah Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas) Bidang Humas Polda Bali Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Made Rustawan belum dapat memberikan keterangan terkait hal tersebut, " Kalo mau tahu perkembangannya, pelapor/pengadu/kuasa hukumnya bisa minta info kepada penyidik, Penyidik ada kewajiban kirim SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada pelapor, "terangnya dalam pesan elektronik. (Ray)

Anggota dewan Denpasar A.A. Susruta Ngurah Putra berduka

 

Karangan bunga berjejer panjang mengenang almarhumah 


GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Ibu merupakan sosok yang sangat dekat dengan seorang anak, dari baru lahir sampai sudah menjadi seorang pemimpin pun ibu itu selalu mendidik dan menyayangi dengan caranya. Pada hari ini Bali kehilangan sosok kharismatik, I Goesti Ayu Oka Arwati yang merupakan istri dari Prof.dr.Goesti Ngoerah Gde Ngoerah (Alm), Ibunda dr. AA Bagus Ngurah Nuartha, Sp.S(K), Dr. dr. AAA Putri Laksmidewi Sp.S(K) dan AA Susruta Ngurah Putra.



Almarhum dan keluarga terlihat memiliki persahabatan yang luas, ini terlihat dari karangan bunga turut berdukacita dan ucapan turut berbelasungkawa yang banyak kepada pihak keluarga, yang terlihat berjejer di depan Hotel Puri Ayu, Jalan Sudirman, Denpasar.

Ucapan yang serupa datang dari Ketua Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta yang dalam pesan elektronik kepada awak media menyampaikan, "Atas Nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Bali mengucapkan Turut Berduka atas berpulangnya IBUNDA TERCINTA dari, IR. A.A. SUSRUTA NGURAH PUTRA, Dumogi Almarhum damai serta ngemolihin genah mautama  disisi Ida Sanghyang Widhi Wasa, " tulisnya, Jumat (17/09/2021).


AA Susruta Ngurah Putra yang terlihat berduka cukup mendalam dengan sempat menghitamkan foto profile Facebooknya, Kamis (16/09/2021) kemudian menggantinya dengan foto Ibunda tercinta dengan tulisan kenangan 28/08/2028 (lahir) - 16/09/2021 (meninggal), yang artinya Ibunda Goesti Ayu Oka tutup usia berumur 93 tahun.


Sampai berita ini turun pihak keluarga belum dapat dikonfirmasi karena sedang dalam keadaan berduka. (Ray)
…….



SEGENAP REDAKSI GATRA DEWATA GROUP MENGUCAPKAN TURUT BERDUKACITA ATAS MENINGGALNYA, I GOESTI AYU OKA ARWATI


DUMOGI AMOR ING ACINTYA


*Dumogi Amor Ing Acintya adalah semoga menyatu dengan “yang mahasuci yang maha tidak terpikirkan” atau semoga bersatu dalam ke Dewataan Tertinggi (Acintya).


The Islamist Party PJD Lost the Confidence of the Moroccan People in the Moroccan Legislative Elections


GATRADEWATA NEWS | RABAT|The 2021 Moroccan general elections were held on September 8, 2021 to elect 395 members of the House of Representatives. The National Rally of Independents led by Aziz Akhannouch won the largest number of seats (102), gaining 65 seats from the previous elections.

The liberal Authenticity and Modernity Party (PAM) took second place with 87 seats, with a net loss of 15 seats. The center-right Istiqlal Party won 35 seats and came third with a total of 81 seats. The ruling Justice and Development Party won only 13 seats, a net loss of 112 seats for the party. The interior minister said the turnout was 50.35 percent, up from 43 percent in the previous legislative elections in 2016.

Moroccans voted in legislative, municipal and regional races, the first elections of its kind in the country since the beginning of the coronavirus pandemic, which led to the electoral defeat of the ruling Islamist party in Morocco, reflecting citizens’ frustration with poverty and the economic situation in their country, as well as a larger shift away from Islamic politics.

These elections prompted the Moroccan people to punish the Justice and Development Party for not fulfilling its promises and for its inability to respond properly to the coronavirus pandemic that hit the country and almost destroyed its economy. (PERSISMA/Red)

Arahan Hakim tepat, Tuntutan Bule untuk sahkan nikah ini lucu!

 

PN Tabanan

GATRADEWATA NEWS | TABANAN | Kejadian menggelikan yang terjadi pagi tadi di Pengadilan Negeri (PN) Tabanan. Tuntutan yang dilakukan bule asal Jerman yang diketahui bernama Hollstein Horst Norbert Sebagai Pemohon dari surat Relaas panggilan Nomor. 97/Pdt.P/2021/PN Tab, yang diterima Gek Ayu Rismini Lokika Wati terdengar lucu.

Wanita yang mendapat panggilan dari PN Tabanan ini mengungkapkan bahwa dirinya merasa aneh dengan tuntutan yang dilayangkan oleh teman asal jerman yang sempat dikatakan menyewa dirumahnya tersebut. "Dulu saya memang pernah punya hubungan asmara dengannya, tetapi telah 18 tahun tidak ada hubungannya lagi, "cerita Ayu Resmini kepada awak media yang menyambangi dirinya, Jumat (10/09/2021), di Jalan Pahlawan No. 6, Tabanan.

Petitum yang dilayangkan itu menuntut,

  1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
  2. Menetapkan sahnya Perkawinan PEMOHON Hollstein Horst Norbert (suami) dengan TERMOHON Gek Ayu Rusmini Lokika Wati yang dilakukan secara Agama Hindu dan Adat bali dihadapan pemuka Agama Ida Sri Empu Darma Putra (Almarhum) dari Griya Beng yang dilaksanakan di Dusun Munduk, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten deng sekitar tahun 1999-2000.
  3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mencatatkan perkawinan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng. agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
  4. Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan aquo menurut hukum.

Ini berarti Hollstein Horst Norbert ingin dirinya disahkan perkawinannya dengan Gek Ayu Rismini Lokika Wati, tentu ini membuat Hakim tidak merasa ada masalah yang berarti, dengan mengatakan bahwa kasus ini tidak mengandung sengketa, jadi tidak bisa dilanjutkan, bila dipaksakan dirinya mengatakan kepada kuasa hukum I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H., bahwa hasilnya sudah jelas dan terkesan buang-buang waktu percuma.

Bagaimana tidak Hakim juga langsung menanyakan kepada Gek Ayu Rismini Lokika Wati, apakah dirinya mau disahkan dan dicatatkan di buku pernikahan, dengan jelas ia menceritakan, "Dulu saya ingin mencatatkannya yang mulia, dia yang menolaknya karena alasan tertentu. Sekarang tidak pernah dekat lagi sudah 18 tahun, lagian dia sudah ada perempuan lain yang menemaninya, dan saya juga begitu, "terangnya yang disambut heran oleh hakim.

Tindakan hakim dengan menekankan bahwa kasus ini tidak dapat diperpanjang sudah tepat, karena bagaimanapun pernikahan itu berdasarkan persetujuan 2 belah pihak yang saling mencintai. Kan gak lucu kalo saja disahkan lalu bercerai kembali yang diduga hanya untuk mengharapkan pembagian harta gono-gini, karena dalam hubungan itu pasti ada saling memberi dan saling menerima, dan itu tidak hanya sebuah materi belaka semata.

Kuasa hukum I Wayan Gede Mardika mencabut tuntutannya secara lisan dimuka hakim di ruang sidang Cakra, jam 10.35 Wita. Ia sempat memberikan keterangan juga bahwa dirinya ingin membela hak-hak dari kliennya, " Kita akan membuat tuntutan baru, "pungkasnya. (Ray)

 


Lanjutan prosesi upacara ngaben almarhum dr. Wayan Suastana, Sp.B, Majar-ajar keliling Bali

Rangkaian Majar-ajar

GATRADEWATA NEWS | TABANAN | Rangkaian prosesi upacara ngaben almarhum dr. Wayan Suastana, Sp.B ayahanda dari keluarga Putu Ivan Yunatana adalah Direktur Utama PT Bhakti Rahayu,  Made Agus Yudiastana dan Ni Nyoman Sri Rahayu Wulandari dilanjutkan dengan upacara Majar - Ajar hari Selasa 14/09/2021di puput oleh Ide Resi Begawan Darmha Sadhu dari griye Sukayadnya Nusa Penida dr. Wayan Suastana, Sp.B almarhum meninggal hari Jumat, 03/09/2021 di usia 74 tahun, di aben tanggal 08/09/20.



Upacara hanya diikuti beberapa keluarga yang, ini dikarenakan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 masih melanda negeri.




Prosesi upacara Majar - Ajar diawali dengan persembahyangan di pura Goa Lawah kemudian pura Dalem Puri dilanjutkan ke pura Besakih, karena waktu tidak cukup dilanjutkan esok harinya ke pura Puncak Lempuyang.

Salah seorang keluarga menceritakan almarhum di samping sebagai pendiri Rumah Sakit Bhakti Rahayu Group yang dulunya dimulai dari mendirikan klinik dan berkembang menjadi rumah sakit meliputi Bali Ambon, Surabaya, 

" Almarhum dikenal senang membantu pasien - pasien yang tidak mampu, semoga almarhum diterima disisi Yang Kuasa sesuai dengan amal baktinya ," ucap salah seorang keluarga almarhum. (Tim)

Sinergi dengan Media, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Terima Piagam dari PPWI Pusat

 

Keterangan foto: Pengurus DPC PPWI Pulang Pisau, atas nama Dewan Pimpinan Nnasional PPWI, memberikan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Selasa (14/9/2021)

GATRADEWATA NEWS |PULANG PISAU| Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, M.A. melalui Ketua DPC PPWI Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, Riduan A. Karim, didampingi Pengurus PPWI secara langsung menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Dr. Priyambudi, S.H., M.H. di Kantor Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada Selasa (14/9/2021). Riduan mengatakan piagam tersebut sebagai wujud apresiasi dari Dewan Pengurus Nasional PPWI kepada Kepala Kejari Pulang Pisau.


"Piagam tersebut merupakan amanat dari Ketum dan Sekjen PPWI Nasional sebagai ucapan terima kasih kepada Kajari beserta jajarannya, yang mana selama ini dinilai sangat baik menjalin kemitraan dengan media, khususnya dengan Media Group PPWI yang ada di Pulang Pisau," ungkap Riduan.

Riduan menuturkan bahwa diberikannya piagam penghargaan kepada Kajari tersebut bukan tanpa alasan melainkan melalui pertimbangan dan proses dari tingkat kabupaten hingga pusat. "Kami menilai bahwa kinerja Pak Kajari selama ini sangat baik, komunikasi mudah, keterbukaan informasi kepada media massa juga sangat baik, khususnya dalam hal kemitraan dengan awak media yang tergabung dalam PPWI Media Group," tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Dr. Priyambudi, S.H., M.H., didampingi Kasi Intelijen beserta staf kejaksaan Negeri Pulang Pisau menyambut baik kunjungan Pengurus PPWI dalam rangka penyerahan Piagam Penghargaan dari DPN PPWI tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Dr. Priyambudi, S.H., M.H., mengucapkan terima kasih penghargaan ini dan berharap kemitraan ini bisa ditingkatkan untuk memajukan Pulang Pisau."Kami ucapkan terima kasih atas Piagam Penghargaan ini, semoga ke depan kerjasama kemitraan antara Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dengan rekan-rekan PPWI bisa kita tingkatkan lagi, dan tentunya bersama-sama memajukan Pulang Pisau ini dengan menyajikan informasi positif di tengah masyarakat," harap Kajari.

Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke saat dihubungi via whatsapp, menyambut baik kemitraan yang sudah terjalin antara Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dengan PPWI Kabupaten Pulang Pisau tersebut. "Kami atas nama PPWI Nasional mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari beserta jajarannya. Kiranya kemitraan yang sudah terjalin baik ini bisa ditingkatkan lagi kedepannya," terang alumni PPRA-48 Lemhanas RI tahun 2012 tersebut.

Tokoh Pers Nasional yang sudah dikenal malang-melintang di dunia Pers Nasional, serta telah melatih ribuan anggota TNI, Polri, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum di bidang jurnalistik, ini menambahkan bahwa setiap pemimpin di daerah yang dinilai baik dalam kinerjanya, selayaknya kita berikan penghargaan agar bisa dijadikan contoh bagi daerah lainya di Indonesia.

"Peran serta insan pers sebagai pilar demokrasi dalam membangun negeri ini sangat berpengaruh terhadap informasi yang disajikan melalui media, termasuk media sosial. Dengan adanya kemitraan yang baik dengan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau ini, harapan kami rekan-rekan PPWI bisa lebih meningkatkan kinerja positifnya di lapangan," pungkas Wilson Lalengke (TIM/Red).