-->

situs resmi covid-19

News

Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Video

Nasional

Pariwisata

Life & style

Musik & Film

Profile

Model & Fashion



BMPS kecewa! Nilai Pemerintah Bali langgar aturannya sendiri

 

Ketua dan sekretaris BMPS Provinsi Bali

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Pelanggaran terhadap petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) oleh Pemerintah Provinsi Bali, yang dinilai oleh Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali beserta BMPS Kabupaten / Kota seluruh Bali, menuai kekecewaan dan keprihatinan serta duka yang mendalam.

Pasalnya dalam rapat zoom yang dilakukan oleh BMPS Bali dengan seluruh BMPS yang ada di Bali, menyimpulkan bahwa oknum anggota DPRD yang mengaku selalu hadir untuk rakyat malah mendukung rakyat melanggar juklak dan juknis PPDB yang dibuat sendiri bersama Pemerintah. "Jika ketidakberesan penanganan masalah PPDB yang selalu terulang setiap tahunnya, bagaimana mungkin bisa mengupayakan Pendidikan yang berkualitas? Hanya karena demo masyarakat yang anak-anaknya tidak diterima di Sekolah Negeri karena tidak lulus seleksi administrasi dan test tertulis, oknum oknum anggota DPRD Provinsi Bali mau melanggar juklak -juknis PPDB yang sudah pasti akan mengorbankan upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berkeadilan, "Ungkap Gede Ngurah Ambara Putra selaku ketua BMPS Provinsi Bali, Jumat (30/07/2021), di Gedung Perdiknas, Panjer.

Di lain pihak, Pemerintah sepertinya menutup mata terhadap realitas di lapangan, bahwa banyak sekolah swasta yang selama ini berkontribusi mencerdaskan anak bangsa kekurangan peserta didik dan diantaranya terpaksa ditutup karena tidak ada lagi peserta didik baru, sebab masyarakat lebih tertarik anaknya masuk ke sekolah negeri yang dikampanyekan sebagai sekolah gratis, walaupun kenyataannya juga berbiaya melalui pungutan-pungutan yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

Tuntutan yang dilakukan BMPS terhadap kondisi saat ini adalah, 

1. Pemerintah Daerah dan DPRD harus menjadi contoh dalam melaksanakan Juklak Juknis PPDB yang nota bene dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR.

2. Pelanggaran Juklak-Juknis PPDB yang dilakukan oleh Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD haruslah diminta pertanggungjawabannya di depan hukum.

3. Oknum-Oknum Pemerintah dan Oknum-Oknum DPRD berhentilah mengkampanyekan sekolah gratis. Lebih baik mengkampanyekan sekolah berkualitas dari pada sekolah gratis, karena kampanye sekolah gratis sesungguhnya merupakan pembodohan terhadap masyarakat.

4. Pemerintah harus berlaku adil terhadap Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta karena Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sama-sama berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa.

5. Jikalau Pemerintah menginginkan Sekolah Swasta bisa berbiaya murah maka berikanlah bantuan finansial terhadap para guru di semua sekolah swasta sehingga sekolah-sekolah swasta hanya memungut sedikit biaya untuk pengadaan sarana prasarana dan lainnya.

6. Para guru PNS yang ada di sekolah-sekolah swasta jangalah ditarik ke sekolah negeri karena kehadiran guru-guru PNS tersebut sangat membantu Penyelenggara Pendidikan Swasta, khususnya dalam hal keuangan.

7. Jangan ada dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri.

8. Pemerintah hendaklah mengajak Penyelenggara Pendidikan Swasta sebagai patner dalam upaya mendidik anak bangsa.

9. Pemerintah Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jauh sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia, penyelenggara pendidikan swastalah yang berjasa mendidik anak-anak bangsa Indonesia menjadi orang-orang terpelajar yang mampu memerdekakan bangsa Indonesia. Selanjutnya penyelenggara pendidikan swasta tak pernah berhenti berkontribusi terhadap Pemerintah dan Negara Kesatuan Repulik Indonesia dalam upaya mencerdaskan anak bangsa hingga saat ini, sampai suatu saat mungkin semua akan diambil alih oleh Pemerintah, jikalau memang Pemerintah sudah mampu.

10. Wahai Pemerintah, Jangan lagi ada dusta diantara kita. Sendiri berjanji tidak membuka gelombang kedua, kenyataannya melanggar sendiri. Sendiri berjanji tidak lagi membuka sekolah baru pada tempat dimana ada sekolah swasta di sekitarnya, lagi-lagi sendiri melanggarnya.

Cukup Sudah! Jangan berdusta lagi! (Tim)

Ringankan beban, Kantha Adnyana dan relawan bagikan nasi bungkus

 

Kantha Adnyana dan relawan bagikan nasi bungkus

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Kondisi Bali yang sedang terpuruk saat ini harus bisa saling support dalam bantuan kemanusiaan, dari sembako, peralatan mandi sampai makanan siap santap, untuk dibagikan secara periodik atau kontinu. Yayasan Jaringan Hindu Nusantara (YJHN) dengan badan hukum 



AHU-4164.AH.01.04 Tahun 2012, dengan cita-cita mulia adalah membawa Hindu Nusantara yang berbhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi nilai-nilai lokal genius dan nilai-nilai Hindu yang universal.

Melalui YJHN kemarin Wayan Kantha Adnyana, selaku ketua Yayasan bersama sukarelawan membagikan nasi bungkus, harapannya untuk tetap dapat membantu saudara kita di Bali agar tetap bisa bertahan disaat pandemi seperti ini. " Kegiatan pada hari ini adalah kegiatan kita dalam upaya pengayoman dan sosial, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kita bersama relawan terketuk untuk mepunia, "ungkapnya, di halte bus Jalan sudirman, Denpasar, Jumat (30/07/2021).

Ia yang merupakan tokoh Hindu juga mengatakan bahwa walau sedikit, dirinya harapankan agar dapat diterima oleh masyarakat Bali. " Kita bagikan nasi bungkus ini di dua tempat, satu di halte bus Sudirman, dan besok di wilayah pasar Badung, yang kami sasarannya adalah siapa saja yang bersedia menerima, kalo ada yang punia menambahkan silahkan, "jelasnya.

Kantha Adnyana juga getol dalam menyuarakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) umat Hindu mulai dari Desa Adat, dengan berbagai profesinya, termasuk dan terutama generasi muda agar mampu bersaing secara nasional bahkan global dengan tetap berlandaskan adat atau tradisi dan Agama Hindu.

Baginya nafas Hindu harus tetap digelorakan dalam kesinambungan kehidupan, walau diri kita dan Bali saat ini mengalami keterpurukan, "Saya harap Bali bisa bangkit kembali, dan kita bisa tetap bergerak untuk tetap jadi pengayom generasi muda Hindu Bali, "pungkasnya, yang juga YJHN sudah memberikan beasiswa kepada para siswa yang tidak mampu diberbagai jenjang pendidikan (HANY)


Sita Jaminan Villa Raffles ditunda, ini tanda tanya besar

 

Juru sita pengadilan negeri Denpasar batalkan baca penetapan sita jaminan, karena merasa terancam

GATRADEWATA NEWS | JIMBARAN | Achmad Rowa sebut aneh soal penetapan Sita Jaminan Villa Raffles yang ditunda dibacakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Denpasar, lantaran Juru sita mengatakan dirinya terancam. Agenda itu sebagai penetapan sita jaminan Villa Raffles sebanyak 32 unit di atas lahan seluas 25.150 m2 dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Kuasa hukum penggugat Achmad Rowa S.H., menambahkan lantaran dari pihaknya tidak ada melihat atau sesuatu yang mengancam. "Dalam penetapan sita jaminan tersebut, tidak ada yang membawa benda tumpul atau benda tajam, malah Juru Sita mengaku terancam, "ungkapnya.

"Panitera mengatakan terancam, padahal pada posisi tidak ada yang mengancam. Jadi ini patut dipertanyakan. Jadi, kan, aneh ini, kecuali ada yang membawakan senjata, lalu, dia merasa terancam, itu wajar. Lah ini, tidak ada yang membawa benda tumpul maupun benda tajam," ungkap Achmad Rowa selaku kuasa hukum penggugat, Jumat (30/07/2021).

Atas sikap Juru Sita, pihaknya mengaku sudah menawarkan solusi, agar pembacaan sita jaminan hanya dihadiri tiga orang, yang terdiri dari panitera, dirinya selaku kuasa hukum penggugat dan Agus Samijaya, selaku kuasa hukum tergugat. Tawaran ini pun, dikatakan ditolak, pihak panitera tetap ingin menundanya.

"Padahal Saya tadi sudah tawarkan, kami bertiga saja, pihak panitera, tergugat dan Saya. Tetapi, mereka tetap tidak mau juga. Jadi, ini ada sesuatu yang perlu dan patut kita pertanyakan," sebutnya.

Informasi dapat dihimpun saat agenda penetapan sita jaminan tersebut, dikabarkan sempat terjadi sedikit ketegangan dan perdebatan. Kuasa hukum penggugat, Achmad Rowa S.H, dari ARM and Partners Law Firm dengan Juru Sita Komang Bayu Wirawan S.H., dan juga kuasa hukum pihak tergugat, Agus Samijaya SH dapat bersitegang.

Sayang panitera PN Denpasar, saat dikonfirmasi awak media, pada Jumat (30/7/2021) dengan mempertanyakan bentuk ancaman, yang dikatakan sebagai alasan penundaan pembacaan putusan "Sita Jaminan", belum ada tanggapan.

Saat dihubungi awak media, melalui sambungan telepon, pesan Whatsapp yang dikirim Humas PN Denpasar pun, belum menjawab hingga berita ini, ditayangkan.

Perlu diketahui sebelumnya, PN Denpasar telah mengabulkan permohonan "Sita Jaminan", yang diajukan Tergugat, terhadap tanah sengketa berupa: tanah I Wayan Rentong yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Objek tanah tersebut, sesuai dengan pipil nomor 456 Percil 6 Klas VII luas 29,150 m2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa sebuah penginapan (resort) dengan 32 unit villa berupa "Raffles Bali" yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Disebutkan, pengajuan permohonan "Sita Jaminan", diajukan oleh Penggugat, untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari perbuatan Para Tergugat terhadap objek sengketa, agar tidak dialihkan dan disalahgunakan dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat kepada pihak lain, sebelum perkara diputus oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa permohonan "Sita Jaminan" tersebut, Penggugat ajukan oleh karena "Sita Jaminan" hanyalah merupakan tindakan pengamanan sementara dan juga tidak merugikan pihak berperkara dan terlebih lagi, guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia," tutupnya. (Tim)

Moroccan National Involved in IS Arrested in Greece, Moroccan Security Services Said

GATRADEWATA NEWS | INTERNASIONAL | Rabat - Following accurate intelligence provided by Moroccan security services represented by the General Directorate of Studies and Documents and the General Directorate for Territorial Surveillance, Greek security services on Tuesday arrested a 28-year-old Moroccan national, who had held senior positions in the operational squads of the Islamic State (IS) terrorist organization in Syria.

According to a security source, the arrest of the suspect is the result of the joint coordination and exchange of intelligence carried out within the framework of multilateral security cooperation, with the active contribution of Moroccan security services and their counterparts in Greece, Italy, England and the United States.

The suspect was the subject of an international arrest warrant issued by the Moroccan judicial authorities over his alleged involvement in preparing the implementation of major terrorist plots and the perpetration of sabotage operations in Morocco at the instigation of the previous IS spokesman, the source pointed out.

The suspect, aka "Abu Muhammad al-Fateh", had joined IS in Syria in 2014, before holding senior positions in the so-called "special division" in the Deir ez-Zor region, and in the so-called "religious police" or "Hisbah" in the Wilaya of Raqqa.

He was also seen in a videotape documenting the targeting of a Syrian fighter by a military weapon, while he was in flagrante delicto mutilating his corpse and threatening to fight those he called the enemies of religion.

According to intelligence about this IS leader, he had been able to escape from IS fighting places in Syria towards Europe, specifically Greece, using forged personal documents and a fake identity, before he was identified and arrested as part of a joint security operation, the source pointed out.

The Moroccan judicial authorities have been notified of the arrest of the suspect and coordination is underway with the competent Greek authorities through the Interpol office of the General Directorate of National Security in order to send the official extradition request documents.

According to the same source, this successful security operation, to which Moroccan security services have effectively contributed, underlines the importance of international security cooperation in fighting against terrorism and tracking down terrorist organizations members.

This joint operation also reflects the serious and effective involvement of the Kingdom of Morocco in promoting security and stability at the regional and international levels. (PERSISMA/Red)

Kadisdik Gianyar kumpulkan kepala sekolah untuk segera mengembalikan uang iuran

Kadis pendidikan kabupaten Gianyar, I Wayan Sadra, SH.,MH

GATRADEWATA NEWS | GIANYAR | Terkait pemanggilan seluruh kepala sekolah di kabupaten Gianyar oleh kepala dinas pendidikan kabupaten Gianyar, I Wayan Sadra, SH.,MH mengungkapkan bahwa pemanggilan itu merupakan intruksi langsung oleh bupati Gianyar, Agus Mahayastra, Rabu (28/07/2021).

Pemanggilan kepala sekolah yang berjumlah 23 orang dimaksudkan adalah untuk meniadakan pembelian baju seragam selain seragam wajib, yang biru putih untuk siswa SMP dan merah putih untuk seragam SD. " Penegasannya disini adalah tidak ada lagi alasan kepala sekolah untuk tidak mengembalikan bila ada yang sudah dipungut kepada orang tua siswa pada masa Pandemi ini, terutama saat PPKM seperti ini, "ungkapnya di kantor.

Ia menambahkan bahwa dirinya mengatakan bahwa tidak ada lagi embel-embel pemungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa selain baju wajib untuk SD dan SMP. "Kami tadi sudah mengintruksikan bahwa besok (29/07/2021), kepala sekolah sudah harus membuat pernyataan berisi materai 10.000, menyatakan bahwa Ia telah mengembalikan seutuhnya sisa dana dari pakaian yang telah diwajibkan, serta dilampirkan dengan bukti-bukti pengembalian kwitansi kepada orang tua, "tegasnya.

Bila setelah surat keterangan itu dibuat masih ada lagi maka sebutnya resikonya ada pada masing-masing sekolah bersangkutan. "Respon dari seluruh kepala sekolah tadi akan ditindaklanjuti, besok, "ungkapnya.

Ditanyakan soal pemungutan ia juga menegaskan bahwa pungutan apapun disekolah negeri di kabupaten Gianyar tidak dibenarkan. "Selain seragam wajib tadi, seperti dana komite, dana bangku, dan lain-lain tidak diijinkan. Walau selama ini dana tersebut tidak ada kami pernah mintakan ke orang tua siswa. Dan ini adalah rapat kedua dari tindaklanjut intruksi bapak Bupati, "ujar Sadra.

Untuk menjawab Kesimpangsiuran berita diluaran itu, kepala dinas pendidikan menegaskan agar pihak sekolah membuat surat pernyataan pengembalian tersebut. Ditanya soal vaksinasi untuk para siswa yang sedang marak untuk percepatan pemulihan pandemi covid-19, ia mengatakan, "untuk siswa SD dan SMP kita sudah Vaksinasi, sudah hampir 90 persen. Dari usia 12-17 tahun sudah kami laksanakan dan berjalan lancar, "bebernya.

Urusan tatap muka menurutnya itu bukan wewenang dirinya, itu wewenang pusat. "Untuk hal itu kita menunggu intruksi pusat, lalu kepada intruksi Gubernur, lalu Intruksi Bupati, secara hirarki seperti itu. Kita pernah tatap muka berdasarkan keputusan pak menteri juga, baru kita berani dan kita bolehkan 50 persen siswa, tapi syukur saat pelaksanaan itu tidak terjadi apa-apa, lalu terjadilah PPKM ini. Dan bapak bupati perintahkan saya untuk daring kembali, "pungkasnya. (Ray)

Media sebut Polres Tabanan, 'asal Narkoba dari lapas', Fikri 'Kita tetap komitmen berantas habis'

 

Fikri Jaya Soebing, sebut dirinya tak akan pernah padam berantas Narkoba dalam Lapas Kerobokan

GATRADEWATA NEWS | DENPASAR | Terkait pemberitaan media massa yang berasumsi mengatakan pengedar narkoba yang baru tertangkap oleh Kepolisian wilayah Tabanan, sebutkan asal barang bukti berupa Narkoba, berasal dari Lapas Kerobokan. Dihubungi melalui telepon genggam Kalapas Fikri sebut tetap berkomitmen berantas Narkoba.

Fikri Jaya Soebing, A.md.I.P.S.H.M.H., selaku Kalapas (Kepala Lembaga Pemasyarakatan) Kelas II A Kerobokan, mengatakan bahwa dirinya belum menerima korfirmasi resmi dari Poresta Tabanan mengenai itu. "Kami Lapas Kerobokan sangat mendukung penuh pemberantasan narkoba di dalam Lapas. Untuk sementara, belum ada konfirmasi dari Polres Tabanan, terkait dengan penangkapan dua pengedar di Tabanan yang dihubungkan dengan Lapas Kerobokan," ungkap Kalapas Fikri, Rabu (28/07/2021).

Dijelaskannya juga, Lapas Kerobokan, rutin melaksanakan penggeledahan wisma hunian secara insendentil, sebagai bentuk upaya deteksi dini menjaga keamanan dan ketertiban lapas, seperti terakhir dilaksanakan pada Rabu 21 Juli 2021.

"Nanti apabila pihak Polres Tabanan melakukan koordinasi terkait pemberantasan narkotika tersebut, Kalapas Kerobokan siap membantu dan bersinergi penuh, jika ada informasi peredarannya dikendalikan dari lapas. Yang pasti, kami sangat komitmen melakukan pemberantasan Narkoba didalam Lapas," tandas Kalapas Fikri.

Seperti diberitakan di sejumlah media, Polres Tabanan mengungkap dua kasus narkoba jenis sabu-sabu. Satu orang diantaranya diduga sebagai pengedar karena ditemukan beberapa jumlah paket narkoba siap konsumsi. Bahkan, pengedar ini mendapatkan barang haram dari narapidana di dalam Lapas Kerobokan. 

Laporan rilis Polres Tabanan menyebutkan, tersangka I Made Suardika alias Kolok mendapatkan narkoba dari narapidana dengan nama Kacong yang posisinya berada di dalam Lapas Kerobokan. Pria 27 tahun asal Desa Pemecutan Kaja, Denpasar ini ditangkap karena kedapatan membawa lima klip sabu seberat 1,04 gram netto, satu buah handphone, 1 unit sepeda motor. Dia ditangkap di Jalan Cempaka Kuning, Banjar Tegal Belodan, Desa Dauh Peken, Tabanan.

Selanjutnya, pihak kepolisian mendatangi rumah tersangka di Jalan Buluh Indah, Gang V/20, Banjar Kertasari, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saat penggeledahan didalam kamar tidur tersangka, polisi menemukan 20 bundel plastik klip dan timbangan digital. 

Sebelum itu, polisi menangkap Robi Setiawan, 23 tahun. Penangkapan pria asal Tebing Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara ini berdasarkan laporan masyarakat pada hari Selasa, 27 Juli 2021 mengatakan bahwa di daerah Sanggulan, Kec. Kediri ada seseorang menggunakan narkoba.

Kemudian, laporan ini, ditindaklanjuti oleh Tim Res Narkoba Polres Tabanan dengan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa dua buah plastik klip sabu dengan berat 0,44 gram netto. 

“Tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya,” ungkap Kasat Narkoba Polres Tabanan AKP I Gede Sudiarna Putra di Mapolres Tabanan, Selasa, (27/7/2021).

Para tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat (1) undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Denda paling sedikit Rp800 juta paling banyak Rp8 Miliar.

Terkait dengan peredaran Narkoba dari dalam Lapas Kerobokan, ia menyebutkan masih akan mendalami kasus tersebut. (Tim)

Gilimanuk, Limbah Medis dari praktek Rapid Test Antigen, harus diawasi ketat

 

Ilustrasi swab rapid antigen

GATRA DEWATA | JEMBRANA | Bisnis kesehatan yang berkedok Rapid test Antigen tanpa ijin yang dilakukan sejumlah oknum, yang baru ini disidak oleh Petugas Gabungan yang terdiri dari Satgas Covid-19 dan unsur TNI AL, di sekitar lokasi pintu masuk pelabuhan penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Kondisi ini seharusnya membuat aparat, gugus tugas Covid Bali dan Polda Bali menelusuri sampai wilayah Gilimanuk, Provinsi Bali. Dari pengecekan apakah sudah memenuhi prosedur dari perijinan tempat dilaksanakannya praktek, tenaga kerja kesehatannya yang kompeten, serta yang paling penting adalah penanganan untuk limbah medis, agar kedepan lebih terkontrol untuk membuka bisnis jasa layanan kesehatan yang saat ini bisa menghasilkan pundi-pundi yang menggiurkan.

Masalah limbah medis ini adalah masalah yang pelik, ini memerlukan penanganan yang khusus dan terpantau. Dimana pengangkutan limbah itu sesuai aturan adalah 2 x 24 jam, jadi wajib dipantau karena limbah medis mungkin mengandung bahan penyakit yang saat digunakan bersentuhan dengan pasien, yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi penyakit bagi sekitar bila tidak ditangani dengan benar. "Sebaiknya disediakan TPS (tempat penyimpanan sementara) limbah medis, kalo tidak ada TPS untuk mengakomodir supaya limbah medis tidak tercecer dan menghambat pertumbuhan kuman dapat menggunakan cold storage (lemari pendingin), " ujar petugas medis yang tidak mau disebutkan namanya.

Bila kondisi ini dibiarkan akan menimbulkan malpraktik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti pengadaan alat test yang akurat, tenaga medis yang handal sampai penanganan limbah medis. Apalagi sidak yang dilakukan waktu yang lalu ditemukan tenaga medis yang tidak kompeten, dan ijin penyelenggara Rapid Test Antigen dari pemerintah setempat serta malah ada yang masih magang sebagai mahasiswa kesehatan.

Dari kondisi ini sebaiknya pemerintah Bali, pemerintah daerah Jembrana, gugus tugas Covid-19  dan aparat terkait melakukan sidak yang lebih teliti di wilayah Bali, terutama jalur masuk melalui pelabuhan Gilimanuk. Kondisi ini harusnya diberikan sanksi administrasi atau bahkan bila ditemukan hal-hal yang menyangkut keselamatan seperti yang terjadi waktu yang lalu seperti alat test bekas, sebaiknya di giring ke arah pidana, karena ini menyangkut keselamatan orang banyak.

dr. Edy Hermanto selaku Kasi Yankes Primer Dinkes Banyuwangi pada waktu yang lalu mengkonfirmasi bahwa," mereka melakukan praktek bodong, termasuk sumber tenaga medisnya tidak bisa menunjukkan bahwa ia adalah para medis yang kompeten untuk pengambilan swab. Untuk melihat kompetensinya tentu ada secarik kertas, tentang pelatihan atau training yang mengatakan ia layak. Saya nyatakan kondisi itu tidak layak," ujarnya.

Jadi pernyataan yang dilontarkan tadi dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan aparat yang berwenang untuk melakukan sidak di wilayah Bali, terutama Jembrana sebagai jalan masuk dari darat ke wilayah Bali. (Ray)